Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Perdebatan mengenai pendanaan jaringan filantropi global milik miliarder Amerika Serikat, George Soros, melalui Open Society Foundations (OSF) kepada gerakan masyarakat sipil di Indonesia kembali mencuat setelah adanya informasi dukungan kepada organisasi lokal seperti Yayasan Kurawal di Jakarta. Dalam perspektif hubungan internasional dan politik global, fenomena ini memang patut dicermati secara kritis.
Pendanaan dari aktor transnasional kepada organisasi masyarakat sipil dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika yang oleh sebagian akademisi disebut sebagai humanitarian intervention melalui jalur non-negara.
Konsep intervensi kemanusiaan sendiri telah lama menjadi perdebatan dalam studi Hubungan Internasional. Secara klasik, intervensi kemanusiaan dipahami sebagai tindakan aktor eksternal untuk mempengaruhi situasi domestik suatu negara dengan dalih melindungi nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia atau demokrasi.
Pemikir seperti Michael Walzer dalam Just and Unjust Wars menjelaskan bahwa intervensi sering kali dibenarkan secara moral ketika negara dianggap gagal melindungi rakyatnya. Sementara itu, ilmuwan politik Joseph S. Nye Jr. melalui konsep soft power menunjukkan bahwa pengaruh global tidak selalu dijalankan melalui kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga melalui jaringan budaya, lembaga filantropi, dan organisasi masyarakat sipil.
Dalam kerangka tersebut, aktivitas filantropi global seperti yang dilakukan OSF dapat dilihat sebagai bagian dari perluasan pengaruh transnasional melalui jaringan civil society. Dana, program, dan advokasi yang mengalir ke organisasi lokal berpotensi membentuk agenda politik, wacana publik, bahkan arah kebijakan tertentu.
Di banyak negara berkembang, praktik ini kerap memunculkan kecurigaan sebagai bentuk penetrasi kepentingan asing yang dibungkus dengan narasi demokrasi, hak asasi manusia, atau kemanusiaan.
Kewaspadaan terhadap kemungkinan intervensi semacam itu tentu wajar.
Negara memiliki kewajiban menjaga kedaulatan politik serta memastikan bahwa agenda domestik tidak ditentukan oleh aktor eksternal. Namun, kewaspadaan tidak boleh berubah menjadi paranoia politik yang kemudian digunakan untuk membungkam masyarakat sipil.
Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa rezim yang merespons kritik dengan pendekatan represif justru membuka legitimasi bagi campur tangan internasional. Dalam kajian norm diffusion, ilmuwan hubungan internasional Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menjelaskan bahwa jaringan advokasi transnasional biasanya muncul ketika kelompok masyarakat domestik tidak memiliki ruang yang cukup untuk memperjuangkan isu-isu keadilan di dalam negeri. Ketika kanal demokrasi tersumbat, aktor lokal cenderung mencari dukungan dari jaringan global.
Artinya, intervensi yang datang melalui jaringan filantropi atau organisasi internasional sering kali bukan sekadar proyek geopolitik, tetapi juga respons terhadap problem domestik yang tidak terselesaikan.
Karena itu, cara paling efektif bagi negara untuk menutup ruang intervensi asing bukanlah dengan menekan masyarakat sipil atau menstigmatisasi organisasi nonpemerintah. Pendekatan seperti itu justru memperkuat narasi bahwa negara tidak toleran terhadap kritik.
Yang perlu dilakukan negara justru sebaliknya: memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Pertama, negara harus menghentikan praktik-praktik otoritarian dalam merespons kritik atau oposisi politik. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang bagi perbedaan pendapat tanpa ancaman kriminalisasi atau intimidasi.
Kedua, negara harus menunjukkan komitmen serius dalam memberantas korupsi serta menindak tegas kejahatan lingkungan. Banyak intervensi internasional yang bermula dari kegagalan negara mengatasi praktik perampasan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, atau korupsi sistemik yang merugikan rakyat.
Ketiga, menjaga supremasi sipil dalam kehidupan bernegara juga merupakan syarat penting bagi demokrasi yang kuat. Negara yang demokratis tidak boleh membiarkan kekuatan non-sipil mendominasi proses politik atau kebijakan publik.
Keempat, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Program-program yang hanya menjadi bancakan kelompok tertentu, proyek yang tidak memiliki urgensi sosial, atau kebijakan yang sarat kepentingan oligarki justru memperlemah legitimasi negara di mata publik.
Ketika negara gagal menjalankan fungsi-fungsi dasar tersebut, celah bagi aktor eksternal untuk masuk akan selalu terbuka. Sebaliknya, jika negara mampu menghadirkan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat, maka legitimasi domestik akan menjadi benteng paling kuat terhadap berbagai bentuk intervensi asing.
Dengan kata lain, ancaman utama terhadap kedaulatan negara sering kali bukan berasal dari luar, melainkan dari kelemahan tata kelola di dalam negeri. Dalam kondisi negara yang kuat secara institusional dan demokratis, berbagai jaringan filantropi global tidak akan memiliki ruang untuk mempengaruhi arah politik nasional.
Menutup celah intervensi asing pada akhirnya bukan soal membungkam masyarakat sipil, melainkan memastikan negara benar-benar bekerja untuk rakyatnya. Ketika keadilan, transparansi, dan akuntabilitas ditegakkan, narasi intervensi kemanusiaan—apa pun bentuknya—akan kehilangan pijakan moralnya di Indonesia.
Redaksi Energi Juang News
