Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Eneegi Juang News)
Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menindak tegas praktik impor ilegal pakaian bekas atau thrifting sejatinya patut didukung.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki buruknya tata niaga industri tekstil selama ini.
Ya, industri tekstil memang pernah menjadi salah satu sektor unggulan dan padat karya di Indonesia. Namun kini industri itu menghadapi tantangan berat akibat derasnya arus impor tekstil dan produk tekstil (TPT).
Banjir produk impor, baik yang legal maupun ilegal, dengan harga yang sangat murah, telah menekan industri lokal hingga banyak pabrik yang tutup dan ribuan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Impor ilegal membuat produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal sulit bersaing dan tertekan. Bahkan situasi itu mendorong beberapa pelaku usaha kecil untuk beralih menjadi penjual produk impor.
Tak ayal, impor ilegal merugikan negara karena tidak membayar pajak. Bahkan, secara langsung impor ilegal mematikan industri dalam negeri.
Penjualan pakaian bekas impor ilegal, yang sering disebut “thrifting”, juga mengganggu industri pakaian domestik.
Lebih gawat lagi, tekanan impor yang masif telah menyebabkan banyak pabrik tekstil, termasuk perusahaan besar seperti Sritex, berada di ambang kebangkrutan atau sudah tutup. Akibatnya, terjadi peningkatan drastis dalam jumlah PHK di sektor tekstil, yang berdampak pada pengangguran dan kesejahteraan pekerja.
Maka, perlunya perlindungan yang lebih kuat dari pemerintah untuk industri dalam negeri menjadi tak terbantahkan. Tekad Menkeu menjadi penting direalisasikan.
Karena itu, diperlukan sinergi antara Bea Cukai, kementerian terkait, dan industri lokal untuk melawan produk ilegal. Kebijakan impor yang lebih berpihak pada produsen dalam negeri, bukan hanya importir juga penting diterapkan.
Jika impor ilegal tak dilawan, industri tekstil nasional akan terus terpuruk dan memunculkan lebih banyak kerugian bagi rakyat.
Redaksi Energi Juang News
