Energi Juang News, Jakarta– Gelombang unjuk rasa besar-besaran terjadi di Kathmandu, Nepal, pada Kamis (29/05). Ribuan massa mendesak pemerintah mengembalikan sistem monarki yang dihapus sejak 2008. Aksi ini juga menyerukan agar Hindu ditetapkan sebagai agama negara, mencerminkan kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini.
Dukungan untuk Gyanendra Shah dan Kritik terhadap Republik
Gyanendra Shah, mantan raja Nepal yang kini berusia 77 tahun, menjadi simbol harapan bagi para pengunjuk rasa. Monarki Nepal telah bertahan selama 239 tahun sebelum akhirnya digantikan oleh sistem republik.
Baca Juga : Sidang Umum PBB Didominasi Seruan Reformasi Sistem Internasional
“Kembalikan tahta kepada raja! Hanya dia yang bisa menyelamatkan Nepal!” teriak demonstran dengan semangat.
Selain isu politik, ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi turut memicu protes. Banyak warga Nepal terpaksa bekerja di luar negeri, seperti Uni Emirat Arab dan Malaysia, untuk mengirim remitansi ke keluarga mereka.
Pertentangan antara Pro-Monarki dan Pro-Republik
Di lokasi berbeda, ratusan pendukung republik dan Perdana Menteri Khadga Prasad Oli juga berkumpul. Aparat keamanan berjaga ketat untuk mencegah bentrok antara kedua kubu. Insiden serupa pada Maret lalu bahkan menewaskan sejumlah orang.
Meski mendapat dukungan massa, peluang restorasi monarki tetap kecil. Tiga partai dominan di parlemen menolak gagasan ini, sementara Partai Rastriya Prajatantra (pro-monarki) hanya menguasai 13 dari 275 kursi.
Redaksi Energi Juang News
