Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta- Kesepakatan terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat mengenai tarif yang dipicu kebijakan Trump menjadi perbincangan hangat, bukan hanya di kalangan pelaku ekonomi, tapi juga pemerhati geopolitik. Dalam pernyataannya, Trump menyebut bahwa Amerika mendapatkan “akses penuh atas semua hal di RI, tembaga, dan semua”, sebuah kalimat yang mengundang tafsir luas tentang sejauh mana kedaulatan ekonomi Indonesia dipertaruhkan.
Dari sisi perdagangan, kesepakatan ini diharapkan membuka keran ekspor dengan tarif yang lebih bersahabat, sehingga produk Indonesia mulai dari tembaga hingga manufaktur dapat bersaing lebih baik di pasar AS. Namun, di balik peluang itu, ada risiko yang tidak boleh diabaikan: potensi eksploitasi sumber daya dan ketergantungan baru terhadap pasar tunggal.
Dari sudut pandang ekonomi, keuntungan jangka pendek tampak jelas. Tarif yang lebih rendah berarti volume ekspor bisa meningkat, investasi asing bisa masuk lebih besar, dan penciptaan lapangan kerja dapat terdorong. Industri tambang, terutama tembaga, akan mendapat manfaat signifikan.
Namun, di sisi lain, akses penuh yang diberikan juga berarti Indonesia harus lebih waspada terhadap masuknya perusahaan asing yang bisa mendominasi rantai produksi. Ketergantungan berlebihan pada satu pasar, apalagi dengan karakter kebijakan AS yang bisa berubah drastis mengikuti pemimpin seperti Trump, berisiko menggerus daya tawar jangka panjang Indonesia.
Dalam perspektif geopolitik, langkah ini mengandung makna ganda. Di satu sisi, Indonesia menunjukkan fleksibilitas dalam merespons tekanan ekonomi global. Tetapi di sisi lain, memberi kesan seolah Indonesia sedang bergeser dari posisi non-bloknya menuju ketergantungan lebih besar pada satu kekuatan.
Bung Karno, dalam pidato-pidatonya, selalu menekankan pentingnya berdikari berdiri di atas kaki sendiri dan menjaga posisi non‑blok agar tidak terjebak dalam cengkeraman salah satu blok adidaya. Dalam konteks ini, kesepakatan tarif harus ditelaah dengan kacamata Bung Karno: apakah ini benar-benar untuk memperkuat kemandirian ekonomi atau justru membuka pintu penjajahan gaya baru?
Bung Karno pernah berkata bahwa kemerdekaan politik harus diikuti oleh kemerdekaan ekonomi. Jika kesepakatan ini hanya membuat Indonesia menjadi penyuplai bahan mentah bagi Amerika tanpa membangun industri hilir yang kuat, maka kita sekadar menjadi “kuli” di tanah sendiri. Sebaliknya, bila pemerintah mampu menggunakan keuntungan tarif ini untuk memperkuat infrastruktur industri dalam negeri, meningkatkan kapasitas pengolahan tembaga dan komoditas lain, maka kesepakatan ini dapat menjadi batu loncatan menuju kedaulatan ekonomi yang lebih nyata.
Dampak buruk lain yang perlu dicermati adalah risiko hilangnya kontrol terhadap sumber daya strategis. Akses penuh yang diberikan harus diimbangi dengan regulasi yang melindungi lingkungan dan masyarakat lokal. Tanpa itu, keuntungan jangka pendek bisa berubah menjadi beban jangka panjang berupa kerusakan alam dan konflik sosial. Sementara itu, dampak baiknya tentu ada: pemasukan devisa meningkat, posisi tawar diplomatik bisa menguat jika digunakan dengan cerdas, dan daya saing produk Indonesia dapat meningkat.
Apakah langkah ini sudah tepat? Tepat bila digunakan sebagai jalan transisi menuju kemandirian ekonomi bukan tujuan akhir yang membuat kita terlena. Tepat bila pemerintah tetap berpegang pada prinsip berdikari dan non‑blok, memastikan bahwa setiap kesepakatan luar negeri adalah alat untuk memperkuat fondasi dalam negeri, bukan menggerusnya. Semangat Bung Karno mengingatkan kita: jangan sampai akses penuh yang diberikan hari ini menjadi pintu bagi hilangnya kedaulatan esok hari.
Redaksi Energi Juang News
