Energi Juang News, Jakarta– Ketegangan diplomatik antara Australia dan Israel kian memanas setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melabeli PM Australia, Anthony Albanese, sebagai “politikus lemah” yang dianggap mengkhianati Israel.
Pernyataan tersebut muncul usai Canberra mengumumkan niatnya untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Netanyahu dengan keras menyebut langkah itu sebagai pengkhianatan dan meninggalkan komunitas Yahudi di Australia.
Menanggapi tudingan tersebut, pemerintah Australia memberikan balasan menohok. Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengatakan kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa besar kerusakan yang bisa ditimbulkan, melainkan dari keberanian menjaga nilai kemanusiaan.
“Kekuatan bukan soal berapa banyak orang yang bisa Anda hancurkan atau berapa banyak anak yang dibiarkan menderita kelaparan,” ujar Burke dalam wawancara dengan televisi nasional ABC, Rabu (20/8/2025).
Komentar Burke dinilai sebagai sindiran keras terhadap Netanyahu yang terus meningkatkan serangan retoris sejak Selasa malam. Ia menyebut komentar PM Israel sebagai luapan frustrasi yang menyerang secara tiba-tiba.
Australia selama puluhan tahun dikenal sebagai sekutu dekat Israel. Pada 1950-an, Melbourne bahkan menjadi salah satu kota dengan populasi penyintas Holocaust terbesar di luar Israel. Namun hubungan itu merenggang setelah keputusan Australia mendukung pengakuan negara Palestina.
Langkah tersebut diumumkan PM Albanese pada 11 Agustus lalu. Canberra juga berencana menyampaikan dukungannya secara resmi dalam sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang. Keputusan ini mengikuti jejak Prancis, Inggris, dan Kanada.
Hanya beberapa hari setelah pengumuman itu, hubungan diplomatik kedua negara mulai memburuk. Canberra membatalkan visa anggota parlemen Israel, Simcha Rothman, dengan alasan tur politiknya dikhawatirkan memicu perpecahan di Australia.
Sebagai balasan, Tel Aviv mencabut visa diplomat Australia untuk Otoritas Palestina. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyebut tindakan tersebut sebagai reaksi langsung atas kebijakan Canberra.
Netanyahu semakin marah dan melontarkan serangan terbuka melalui media sosial. Ia menuding Albanese sebagai pemimpin yang tidak setia terhadap Israel dan melupakan sejarah panjang hubungan kedua bangsa.
“Sejarah akan mengingat Albanese bukan sebagai sahabat Israel, melainkan sebagai politikus lemah yang mengkhianati kami,” tulis Netanyahu di akun resmi kantor perdana menteri.
Kritik pedas Netanyahu memicu reaksi beragam di dalam negeri Australia. Beberapa pihak menilai sikap Albanese mencerminkan keberanian membela keadilan internasional, meski harus menanggung risiko diplomatik.
Sementara itu, pemerintah Australia menegaskan tidak akan mundur dari keputusannya. Mereka menilai pengakuan Palestina penting demi mendorong perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.
Dengan langkah berani ini, Australia kini berada di persimpangan baru dalam kebijakan luar negerinya. Keputusan itu berpotensi memperluas dukungan global terhadap Palestina, sekaligus memperburuk relasi dengan Israel.
Redaksi Energi Juang News
