Energi Juang News, Jakarta– Gelombang aksi buruh kembali mengarah ke Gedung DPR RI. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama serikat buruh lain memastikan akan turun ke jalan pada 30 September 2025. Aksi ini disebut sebagai lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya pada 22 September lalu.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan aksi ini tidak berhenti hanya pada simbolis. Menurutnya, pertemuan dengan Ketua DPR Puan Maharani pekan lalu belum membahas detail tuntutan buruh. Oleh karena itu, ribuan pekerja akan kembali hadir untuk menekan wakil rakyat agar menindaklanjuti tiga isu utama.
Pertama, penolakan terhadap sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. Buruh mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang menghapus outsourcing segera dibahas serius.
Kedua, mereka menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen. Said menekankan, kebijakan upah layak menjadi kunci meningkatkan daya beli masyarakat.
Ketiga, reformasi pajak menjadi sorotan besar. Buruh meminta ambang batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan. Menurut Said, langkah ini akan memperkuat konsumsi rakyat, menggerakkan ekonomi, sekaligus mencegah gelombang PHK.
Selain di Jakarta, aksi serentak juga akan digelar di berbagai daerah Indonesia. KSPI memperkirakan puluhan ribu buruh ikut bergerak, dengan sekitar 5.000 orang diperkirakan hadir di depan DPR RI. Meski masif, Said memastikan demonstrasi berjalan damai.
“Ini bukan sekadar turun ke jalan. Kami ingin DPR benar-benar mendengar suara buruh,” tegasnya.
Dengan isu strategis seperti RUU Ketenagakerjaan, upah layak, dan reformasi pajak, aksi 30 September diprediksi menjadi salah satu mobilisasi buruh terbesar tahun ini.
Energi Juang News
