Oleh: Ilham A. Radjaman
(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional)
Halmahera Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 106.500 jiwa bukan sekadar tempat tinggal, melainkan rumah bagi keanekaragaman hayati yang tumbuh berdampingan dengan praktik industrialisasi ekstraktif. Ironis, memang. Tiga puluh lima tahun bukan usia yang singkat bagi perjalanan sebuah daerah menuju cita-cita bersama.
Namun, di usia yang sedang matang-matangnya ini, Halmahera Tengah justru tumbuh dengan serpihan luka ekologis di sekujur tubuh kabupaten mulai dari Pulau Gebe hingga Weda. Bisingnya mesin-mesin smelter terus terdengar, menggaung di bawah dalih kesejahteraan yang dijanjikan Jakarta. Paradoks ini nyata: masyarakat justru terpuruk ke jurang pesimisme akan masa depan, di tengah hancurnya lingkungan dan meningkatnya angka kemiskinan.
Indonesia hampir satu abad merdeka, dan Pulau Halmahera memiliki kontribusi besar bagi pembangunan republik ini sejak era Orde Baru hingga reformasi. Sejak 1980-an hingga awal 2000-an, hutan-hutan Halmahera dieksploitasi: kayunya ditebang, nikelnya dikeruk oleh PT Antam di Gebe, dan kini giliran kebijakan hilirisasi nikel yang menyasar hutan-hutan di sekitar Teluk Weda, Halmahera Tengah.
Kini, kawasan Weda Tengah, Weda Utara, hingga Pulau Gebe sedang menghadapi ancaman serius. Perusahaan-perusahaan rakus tanah menggusur kebun rakyat, mencemari Sungai Waleh dan Sungai Sagea dua sumber air minum yang telah menghidupi masyarakat sejak leluhur mereka. Ini bukan sekadar pencemaran, melainkan bentuk perampokan sistematis atas nama negara. Hak ulayat masyarakat Halmahera Tengah dikorbankan demi ambisi industri. Visi besar Presiden Joko Widodo tentang “hilirisasi nikel” dan energi terbarukan justru menjelma menjadi kutukan ekologis yang memporak-porandakan Halmahera Tengah.
Perampokan besar-besaran ini menimbulkan dampak negatif di semua sektor pendidikan, kesehatan, hingga sosial. Di wilayah lingkar tambang, angka anak putus sekolah meningkat. Mengutip data Haliyora, jumlah anak putus sekolah di Halmahera Tengah mencapai 305 orang sepanjang 2024, belum termasuk yang belum terdata pada 2025. Industrialisasi yang seharusnya membawa kemajuan manusia, justru menyeret masyarakat ke arah kenestapaan.
Peralihan profesi pun terjadi secara masif. Petani dan nelayan kini menjadi buruh tambang. Ketidaksiapan masyarakat menghadapi perubahan sosial yang cepat membuat mereka kian terpuruk. Masifnya jual beli lahan kebun kepada perusahaan menunjukkan betapa rakyat kehilangan sarana produksinya.
Kebun kelapa milik warga Lelilef Gamaf dan Sagea kini disulap menjadi pabrik. Pembebasan lahan terus berlanjut hingga ke Waleh. Tak lama lagi, cerobong-cerobong asap smelter Nikel di Indonesia Weda Bay Industrial Park akan menggantikan hijaunya kebun rakyat.
Beberapa bulan lalu, hasil riset Nexus Foundation dan Universitas Tadulako menunjukkan bahwa laut di sekitar Teluk Weda telah tercemar logam berat. Perusahaan, kata peneliti, “datang bagai lintah yang siap menghisap darah masyarakat Halmahera Tengah.” Pemerintah seharusnya mengambil langkah tegas: mengevaluasi tata kelola pertambangan yang tidak sesuai aturan dan etika lingkungan, bukan sibuk dalam acara seremonial.
Sayangnya, elit-elit politik Halmahera Tengah justru sibuk bercengkerama dalam gala dinner Fagogoru seolah tanah ini baik-baik saja. Padahal kenyataannya, luka ekologis semakin dalam. Di usia ke-35 tahun, sudah seharusnya pemerintah daerah merefleksikan makna sejati Fagogoru bukan sekadar pesta, tapi pengingat akan keseimbangan manusia dan alam.
Masyarakat Halmahera Tengah tidak menolak pembangunan, tetapi menuntut pembangunan yang menghargai hak mereka sebagai pemilik sah negeri ini. Mereka hanya berharap agar generasi mendatang tak mewarisi tanah yang rusak. Hari lahir ini juga menjadi momen penting untuk mengenang pengorbanan para pendiri kabupaten mereka yang berjuang tanpa pamrih, tanpa mengejar jabatan.
Untuk itu, masyarakat Halmahera Tengah harus sadar politik. Harus berani hadir dalam setiap pengambilan keputusan baik di parlemen maupun di desa. Seperti kata Bertolt Brecht, “Buta terburuk adalah buta politik. Ia tidak mendengar, tidak berbicara, tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Ia tidak tahu bahwa biaya hidup, pangan, sandang, dan sewa semua tergantung pada keputusan politik.”
Masyarakat Halmahera Tengah harus terus bertanya: apakah pembangunan industri raksasa ini benar-benar membawa kesejahteraan atau hanya memperkaya segelintir oligarki? Jangan sampai rakyat terus dipermainkan oleh kapitalisme negara yang membungkus perampasan dengan jargon kemajuan.
Selamat ulang tahun ke-35 Halmahera Tengah. Semoga bumi dan manusianya diberkahi, dan kesejahteraan sejati tercurah bagi seluruh makhluk hidup di dalamnya.
Redaksi Energi Juang News
