Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Pemerintah merencanakan Indonesia akan memiliki hingga 37 Komando Daerah Militer (Kodam) pada 2029. Itu adalah lonjakan signifikan dari jumlah sebelumnya, yang hanya 15.
Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak pun mengungkapkan rencana pembangunan Kodam baru pada 2026. Ada kemungkinan, Kodam IX/Udayana mengalami pemekaran.
Maruli juga mengungkapkan kemungkinan pemekaran kodam di Papua. Meski Papua kini sudah memiliki tiga kodam: Kodam XVII/Cenderawasih, Kodam XVIII/Kasuari, dan Kodam XXIV/Mandala Trikora, wilayahnya tetap dinilai sangat besar sehingga dibutuhkan penambahan kodam.
Sejatinya hal itu bukan sekadar penambahan jumlah kodam, tapi juga penguatan hegemoni militer. Betapa tidak. Pembentukan ratusan batalion, termasuk Batalion Teritorial Pembangunan di tiap kabupaten/kota, mampu menjadi wahana kekuatan politik militer di daerah.
Pemerhati militer dari ISEAS Yusof Ishak Institute, Made Supriatma bahkan menyebut bahwa struktur TNI saat ini tengah bergerak menuju kekuatan politik tunggal. Kekuatan ini memiliki akses dan pengaruh di hampir semua bidang kehidupan nasional.
Ya, sebagaimana dwifungsi di era Orde Baru, militer Indonesia kini bukan hanya institusi pertahanan. Ia berkembang menjadi blok politik yang paling berpengaruh.
Ketika sebuah kabupaten memiliki batalion militer besar yang berhubungan langsung dengan pusat, maka otoritas sipil akan sulit menandinginya.
Jadi ada pola yang agak berbeda dengan dwifungsi era Orde Baru. Bila di masa lalu militer ditempatkan di lembaga legislatif dan eksekutif, kini struktur organisasi militer yang diperluas.
Apapun itu, menguatnya struktur organisasi militer merupakan tantangan serius dalam upaya keseimbangan kekuasaan. Padahal, keseimbangan kekuasaan sangat penting bagi demokrasi yang sehat.
Redaksi Energi Juang News
