Esteria Tamba
(Penulis,Aktivis)
Megawati Soekarnoputri layak mendapat penghargaan atas kebijakan lingkungannya yang visioner: selama masa kepresidenan 2001-2004, ia tidak menerbitkan satu pun konsesi baru untuk perkebunan kelapa sawit. Keputusan politik yang dianggap tidak populer ini kini terbukti sebagai bentuk kearifan ekologis, terutama ketika Sumatera dilanda bencana banjir bandang dan longsor yang memakan lebih dari 303 korban jiwa pada November 2025. Tragedi ini bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan konsekuensi sistemik dari deforestasi masif yang didorong oleh ekspansi perkebunan sawit yang tak terkendali sejak era pasca-Megawati.
Sawit sebagai Pendorong Utama Deforestasi
Data ilmiah menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit adalah faktor terbesar deforestasi di Indonesia, menyumbang 23% dari total deforestasi nasional. Pada tahun 2024 saja, deforestasi akibat pembangunan kebun sawit di Indonesia mencapai 37.483 hektare atau 14% dari keseluruhan deforestasi.
Khusus di Sumatera, deforestasi tahun 2024 mencapai 78.030,6 hektare, mewakili 44,48% dari total deforestasi netto nasional sebesar 175.437,7 hektare. Yang lebih mengkhawatirkan, WALHI mencatat 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah terdeforestasi selama periode 2016-2025. Pertumbuhan perkebunan sawit yang eksplosif terlihat jelas di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang mengalami lonjakan 369,2% dari 3.640 hektare (2021) menjadi 17.080 hektare (2024).
Mengapa Sawit Menjadi Bencana Ekologis
Kelapa sawit sebagai tanaman monokultur memiliki sistem perakaran dangkal yang tidak mampu menyerap dan menahan air hujan secara efektif. Ketika hutan alam diganti dengan perkebunan sawit, kawasan tersebut kehilangan kemampuan menahan limpasan air, sehingga hujan langsung mengalir cepat ke sungai dan memicu banjir bandang.
Baca juga : Megawati di Roma: Kita Punya Tanggungjawab Selamatkan Anak-anak di Belahan Bumi Manapun
Ekosistem Batang Toru, misalnya, telah mengalami deforestasi seluas 72.938 hektare selama 2016-2024 akibat operasi 18 perusahaan. DAS Singkil bahkan mengalami degradasi tutupan hutan seluas 820.243 hektare atau 66% dalam sepuluh tahun terakhir. Peneliti dari UGM menegaskan bahwa perkebunan sawit hampir 0% mendukung keragaman hayati dan tidak mampu menjadi habitat satwa liar.
Warisan Politik yang Terlupakan
Dalam lanskap politik Indonesia, hanya dua presiden yang tidak menerbitkan konsesi baru untuk perkebunan sawit: Soekarno dan Megawati. Sikap Megawati ini bukan tanpa dasar—ia secara terbuka menyatakan bahwa sawit adalah tanaman yang arogan dan merusak lingkungan.
Namun pasca-2004, kebijakan ini berubah drastis. Moratorium sawit baru muncul kembali pada era Jokowi melalui Inpres No. 8 Tahun 2018, namun implementasinya tidak menghentikan laju deforestasi yang sudah terlanjur masif. Kini, setelah bencana Sumatera, PDIP bahkan mendesak pemerintah untuk kembali memberlakukan moratorium izin alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit.
Mempertanyakan Prioritas Pembangunan
Ketika rakyat kecil menjadi korban banjir dan longsor akibat tanah yang rapuh dan hutan yang hilang, pertanyaan mendasar muncul: pembangunan ekonomi untuk siapa? Visi Megawati yang mengutamakan kelestarian hutan di atas kepentingan ekspansi korporasi sawit kini terbukti sebagai pilihan yang melindungi rakyat.
Ironisnya, kebijakan yang ia bangun justru ditinggalkan oleh rezim-rezim berikutnya yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Tragedi Sumatera adalah pengingat keras bahwa keputusan politik hari ini akan menentukan apakah generasi mendatang mendapat warisan berupa kehidupan atau bencana.
Dampak Sosial dan Ekonomi: Siapa yang Menanggung Beban Deforestasi?
Tragedi banjir dan longsor di Sumatera pada November 2025 menunjukkan dengan jelas bahwa masyarakat lokal adalah pihak yang paling dirugikan dari ekspansi perkebunan sawit tanpa kendali. Ribuan keluarga kehilangan rumah, ladang pertanian, dan aset produktif mereka ketika hujan deras memicu aliran lumpur dan air dari lereng yang telah gundul akibat deforestasi masif.
Menurut catatan komunitas lingkungan, kerugian ekonomi dari bencana Sumatera saja mencapai miliaran rupiah, jauh lebih besar daripada profit yang pernah dihasilkan dari perkebunan sawit di wilayah tersebut. Ribuan petani kecil yang telah kehilangan lahan karena konversi hutan menjadi sawit kini kehilangan mata pencaharian dan terpaksa menjadi buruh di perkebunan yang sama yang telah menghancurkan ekosistem mereka. Ini adalah paradoks pembangunan yang tragis: ekonomi yang dibangun atas deforestasi justru menciptakan kemiskinan dan kerentanan yang lebih besar bagi rakyat.
Redaksi Energi Juang News
