Energi Juang News, Jakarta- Pada Senin (23/12/2025) Institut Sarinah menjadi panitia dan peserta aktif Musyawarah Ibu Bangsa 2025, sebuah forum nasional strategis yang mempertemukan pemimpin perempuan lintas generasi, latar belakang, dan sektor untuk merumuskan agenda bersama menuju Indonesia Emas 2045 yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
Musyawarah ini lahir dari kesadaran bahwa perempuan bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek sejarah dan pengambil keputusan. Di tengah krisis multidimensi ketimpangan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, krisis iklim, disrupsi digital, hingga krisis demokrasi suara dan kepemimpinan perempuan menjadi semakin menentukan arah masa depan bangsa.
“Perempuan adalah Ibu Bangsa penjaga kehidupan, penenun nilai, dan penentu arah peradaban. Musyawarah ini adalah ruang kedaulatan perempuan untuk berbicara, merumuskan, dan memimpin,” tegas Endang Yuliastuti, Ketua Institut Sarinah
Musyawarah Ibu Bangsa 2025 yang bertema Pulang Ke Semangat Kongres Perempuan 1928 untuk Mewujudkan Indonesia Emas Yang Berkeadilan, tidak berhenti pada wacana. Musyawarah kemarin menjadi ruang aman yang substantif untuk:
- Mengidentifikasi isu-isu strategis perempuan Indonesia menjelang 2045
- Menyusun Agenda Setting Indonesia Emas Berkeadilan
- Merumuskan Manifesto Ibu Bangsa 2025 sebagai panduan nilai dan arah kebijakan.
Ada 12 isu yang dibahas meliputi antara yaitu: Penghapusan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak; Ketimpangan ekonomi dan kerja perempuan; Kesehatan perempuan (fisik, mental, reproduksi, dan spiritual); Politik, kepemimpinan, dan representasi perempuan; Krisis iklim, lingkungan hidup, dan tubuh perempuan; Dunia digital, AI, dan kedaulatan perempuan; Disabilitas, minoritas, dan interseksionalitas; Budaya, sejarah, dan ingatan kolektif bangsa; Reformasi Hukum, Pengadilan, dan Kejaksaan; Reformasi Sektor Keamanan-TNI/Polri; WPS (Woman, Peace and Security) & Pancasila sebagai Fondasi; Reformasi Kampus & Penguatan Scholar Studi Gender dan Anak; dan Reformasi Birokrasi yang Berkesetaraan Gender.
Seluruh diskursus dibingkai dalam perspektif Feminisme Pancasila sebuah pendekatan yang menempatkan keadilan gender, kemanusiaan, gotong royong, dan spiritualitas sebagai fondasi pembangunan bangsa.
Institut Sarinah menegaskan bahwa Musyawarah Ibu Bangsa juga merupakan sikap politik kebudayaan: menolak reduksi perempuan ke dalam peran domestik semata dan melawan warisan ibuisme yang membungkam suara kritis perempuan.
“Ibu Bangsa bukan ‘ibu RT’ yang disuruh diam dan patuh. Ibu Bangsa adalah pemimpin moral dan politik yang berhak ikut menentukan mimpi Indonesia,” ujar Fanda Puspitasari anggota Institut Sarinah.
Hasil Musyawarah Ibu Bangsa 2025 akan menjadi dasar penyusunan agenda advokasi dan kebijakan 2026–2028, sekaligus bagian dari persiapan menuju 100 tahun Gerakan Perempuan Indonesia dan visi besar Indonesia Emas 2045. Institut Sarinah mengajak seluruh pemangku kepentingan pemerintah, parlemen, akademisi, media, dan masyarakat sipil untuk menjadikan hasil musyawarah ini sebagai rujukan bersama dalam membangun Indonesia yang adil bagi semua.
Dalam kesempatan tersebut, pendiri Institut Sarinah Eva K Sundari menyampaikan orasi Feminisme Pancasila, Feminisme Indonesia.
“Feminisme Pancasila berkolaborasi dengan laki-laki untuk memerangi sistem yang menindas, memiskinkan, merusak kemanusiaan dan keberlanjutan bumi yaitu feodalisme dan kapitalisme,” kata Eva Sundari dalam pidatonya.
Institut Sarinah, baik sebagai lembaga pemikiran sekaligus sebagai gerakan yang berfokus pada penguatan kepemimpinan perempuan, keadilan sosial, dan transformasi kebijakan publik berbasis Feminisme Pancasila menghimbau MPR, KPPRI (Kaukus Perempuan Parlemen) dan KPPPA (Kementrian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak) untuk mengawal output dan outcome musyawarah untuk memastikan Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan.
Redaksi Energi Juang News
