Energi Juang News, Jakarta- Komisi I DPR temukan pemerintah sembunyikan rencana iuran Board of Peace (BoP) senilai Rp16,8 triliun dari anggaran pertahanan. Presiden Prabowo Subianto sudah setujui kontribusi US$1 miliar ini di Davos pada 22 Januari 2026. Anggota DPR Tb. Hasanuddin geram karena rapat terakhir dengan Kemenhan pada 26 Januari 2026 hanya bahas capaian 2025 dan rencana TNI 2026-2029.
DPR Desak Transparansi Segera
Tb. Hasanuddin tegas bilang, “Hingga saat ini belum pernah ada pembahasan resmi antara Komisi I DPR RI dan Kementerian Pertahanan terkait penggunaan anggaran pertahanan untuk pembayaran iuran BoP yang nilainya disebut mencapai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat,” saat dihubungi pada Kamis, 5 Februari 2026.
Baca juga : Komisi III DPR Tegaskan Pemilihan Adies Kadir Tak Langgar Prosedur
Dia ingatkan pemerintah harus transparan soal anggaran besar strategis. DPR punya tugas konstitusional awasi APBN agar tepat sasaran demi kepentingan nasional. “Jika memang ada rencana penggunaan anggaran pertahanan untuk kepentingan internasional seperti iuran BoP, maka hal tersebut wajib dikonsultasikan dan dibahas bersama DPR,” tambahnya.
Penjelasan Pemerintah Soal Dana
Menteri Luar Negeri Sugiono konfirmasi Presiden Prabowo setujui kontribusi itu untuk pulihkan Gaza, Palestina. Dana ini bukan biaya keanggotaan, tapi partisipasi sukarela. “Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ,” ujar dia di kompleks DPR, Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bilang dana ambil dari APBN via Kemenhan. “Ya, nanti selalu lewat Kemenhan, kan? Pasti selalu lewat Kemenhan,” kata Purbaya seusui Indonesia Economic Summit di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Pemerintah janji hati-hati kelola agar tak tekan fiskal. Mereka siap realokasi anggaran jika perlu, tapi tetap disiplin.
Redaksi Energi Juang News
