Duka menyelimuti program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) tahun 2026. Dalam waktu yang berdekatan, tiga calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) harus meregang nyawa saat menjalani latihan dasar kemiliteran (latsarmil).
Novia Rahmadhani Sihotang, Anisa Muyassaroh, dan Yonanda Muhammad Taufiq hanyalah beberapa anak muda yang berangkat dengan harapan membangun bangsa, namun justru pulang dalam peti jenazah akibat heat stroke, henti jantung, hingga komplikasi penyakit.
Tragedi ini memicu pertanyaan mendasar yang krusial: Mengapa calon pengelola koperasi dan staf dapur program gizi nasional harus menjalani pelatihan militer?
Peraturan Badan Gizi Nasional RI Nomor 2 Tahun 2024 menjadi landasan yang mewajibkan penguatan kepemimpinan melalui pendidikan di Pusat Pendidikan Infanteri. Pemerintah berargumen bahwa latihan ini bertujuan membentuk disiplin, ketahanan mental, dan jiwa korsa yang tangguh bagi para penggerak di lapangan. Logikanya, mereka yang akan mengelola logistik gizi nasional harus memiliki stamina dan mental baja layaknya prajurit.
Namun, kebijakan ini terasa sangat kontradiktif dengan esensi tugas mereka. Seorang pengelola koperasi atau tenaga dapur gizi membutuhkan keahlian manajemen, pemahaman nutrisi, transparansi, dan pelayanan publik yang humanis. Apakah untuk mengelola dapur umum dan distribusi bahan pokok harus ditempa dengan kurikulum infanteri yang menuntut fisik tingkat tinggi? Ada ketimpangan yang lebar antara kompetensi teknis yang dibutuhkan dengan metode pendidikan yang diterapkan.
Tewasnya tiga peserta ini menjadi lonceng peringatan keras bahwa memaksakan standar militer kepada warga sipil dengan latar belakang pendidikan umum adalah sebuah kebijakan yang berisiko fatal. Meski Kemhan menjanjikan evaluasi dan pengecekan kesehatan, persoalan mendasarnya bukan sekadar “siapa yang sehat”, melainkan “apakah metode ini relevan”.
Lebih jauh lagi, publik mulai mencium aroma kecemasan: Apakah ini bentuk militerisasi terselubung? Ketika sektor-sektor sipil seperti pengelolaan koperasi, pendidikan, hingga program makan bergizi mulai diwajibkan melewati pintu militer, muncul kekhawatiran bahwa ruang sipil sedang dikikis.
Pendidikan militer memang membentuk disiplin, namun negara tidak boleh lupa bahwa masyarakat sipil memiliki karakteristik dinamis yang tidak selalu bisa dibentuk dengan pendekatan komando (top-down).
Militansi dalam bekerja memang dibutuhkan, tapi militansi tidak harus identik dengan pendidikan militer. Kita bisa melahirkan pemimpin yang disiplin melalui pendidikan manajemen strategis, kepemimpinan berbasis empati, atau pelatihan teknis yang relevan dengan tugas mereka.
Jangan sampai program yang diniatkan untuk membangun bangsa justru menjadi ajang “kawah candradimuka” yang memakan korban jiwa. Negara harus segera menghentikan kewajiban latsarmil bagi pengelola koperasi.
Fokuslah pada peningkatan kapasitas manajerial yang manusiawi. Memaksakan seragam militer kepada mereka yang seharusnya berjuang di dapur dan gudang koperasi adalah kesalahan fatal yang mengorbankan nyawa anak bangsa.
Keselamatan dan kesehatan peserta harus menjadi prioritas mutlak, bukan sekadar pelengkap administratif. Jika program ini diteruskan tanpa perubahan fundamental, maka kita bukan sedang mencetak penggerak pembangunan, melainkan sedang mempertaruhkan masa depan generasi muda di tengah latihan yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka.
Oleh: Esteria Tamba
(Mahasiswa, Penulis)
