Pemerintah daerah kini berada dalam situasi yang paradoks. Di satu sisi, mereka dituntut menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur dasar. Di sisi lain, ruang fiskal daerah justru semakin menyempit akibat terus menurunnya dana transfer ke daerah (TKD).
Dalam rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menyampaikan bahwa alokasi TKD tahun 2027 diperkirakan berada pada kisaran 2,5-2,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal pada 20 Mei 2026. Jika mengacu pada PDB Indonesia tahun 2025 sebesar Rp23.821 triliun, maka besaran TKD tahun 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp595,5 triliun hingga Rp643,2 triliun.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi TKD tahun 2026 sebesar Rp693 triliun. Bahkan, penurunan itu terjadi setelah sebelumnya TKD 2026 telah dipangkas cukup tajam dari alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp919,87 triliun.
Artinya, dalam dua tahun berturut-turut pemerintah daerah harus menghadapi kontraksi fiskal yang signifikan.
Persoalannya bukan semata-mata soal angka. Penurunan transfer ke daerah terjadi ketika beban pemerintah daerah justru semakin besar. Daerah tidak hanya menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, tetapi juga menjadi pelaksana utama berbagai program strategis pemerintah pusat.
Berbagai target nasional pada akhirnya bergantung pada kapasitas fiskal dan kelembagaan pemerintah daerah.
Ironisnya, dalam waktu yang bersamaan pemerintah daerah juga didorong untuk lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), obligasi daerah, pembiayaan hijau, hibah internasional, hingga kemitraan dengan sektor swasta terus didorong sebagai solusi atas keterbatasan APBD. Gagasan ini tentu patut diapresiasi sebagai bagian dari diversifikasi sumber pendanaan pembangunan.
Namun, tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama untuk mengakses instrumen tersebut. Daerah-daerah dengan basis ekonomi kuat, kapasitas birokrasi yang baik, serta proyek yang layak secara finansial mungkin mampu menarik investasi dan pembiayaan non-APBD. Sebaliknya, sebagian besar kabupaten, terutama di wilayah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan, masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Mendorong semua daerah mencari pembiayaan alternatif tanpa memperhatikan kesenjangan kapasitas hanya akan memperlebar disparitas antardaerah. Daerah maju akan semakin cepat berkembang karena memiliki banyak pilihan sumber pembiayaan. Sebaliknya, daerah dengan kemampuan fiskal rendah akan semakin tertinggal karena kehilangan sumber pendanaan utama sekaligus belum mampu mengakses alternatif yang tersedia.
Dampak paling nyata tentu akan dirasakan masyarakat. Ketika ruang fiskal menyempit, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian anggaran. Belanja pembangunan menjadi sasaran pertama penghematan. Proyek infrastruktur dasar ditunda, pemeliharaan jalan berkurang, pembangunan sekolah dan puskesmas melambat, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat terancam dikurangi.
Tidak hanya itu, kualitas pelayanan publik juga berpotensi menurun. Daerah memiliki kewajiban memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban, hingga perlindungan sosial. Semua layanan tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Efisiensi memang penting, tetapi pelayanan publik tidak dapat terus-menerus dibebani penghematan tanpa konsekuensi terhadap kualitas layanan.
Dalam perspektif desentralisasi fiskal, penurunan transfer yang berlangsung secara bertahap juga menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah. Selama lebih dari dua dekade, desentralisasi dibangun dengan semangat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah. Transfer ke daerah menjadi instrumen utama untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan merata.
Apabila transfer terus mengalami penurunan tanpa diimbangi peningkatan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD), maka tujuan pemerataan pembangunan berpotensi melemah. Tidak semua daerah memiliki sumber pajak maupun aktivitas ekonomi yang cukup untuk meningkatkan PAD secara signifikan. Ketergantungan terhadap transfer masih menjadi kenyataan bagi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia.
Pemerintah pusat tentu memiliki alasan menjaga disiplin fiskal nasional dan mengelola APBN secara lebih efisien. Langkah tersebut penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global maupun menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Namun, efisiensi anggaran semestinya tidak mengurangi kemampuan daerah menjalankan fungsi pelayanan dasar kepada masyarakat. Yang dibutuhkan bukan sekadar pengurangan transfer, melainkan desain ulang hubungan fiskal yang lebih adil.
Daerah perlu diberikan kepastian pendanaan bagi program pelayanan dasar dan prioritas nasional, disertai insentif yang mendorong inovasi pembiayaan tanpa meninggalkan daerah yang kapasitas fiskalnya masih terbatas. Transfer ke daerah seharusnya dipandang sebagai investasi pembangunan nasional, bukan sekadar pos belanja yang harus ditekan.
Pada akhirnya, pembangunan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekuatan APBN di Jakarta, tetapi juga oleh kemampuan ribuan pemerintah daerah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Menuntut daerah menjalankan lebih banyak program nasional sambil mengurangi sumber pendanaannya ibarat meminta seseorang berlari cepat dengan kaki yang terikat. Yang muncul bukan percepatan pembangunan, melainkan perlambatan yang pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Redaksi Energi Juang News
