Konstitusi Indonesia menempatkan negara sebagai pelindung segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Amanat tersebut bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan, termasuk ketika terjadi konflik antara kepentingan investasi dan hak-hak warga negara.
Karena itu, berbagai keluhan masyarakat Rantau Bakula yang terdampak aktivitas pertambangan PT Merge Mining Industri (MMI) seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera bertindak, bukan justru membiarkan warga berjuang sendirian.
Laporan dan pengaduan warga menyebutkan berbagai persoalan yang mereka alami, mulai dari pencemaran air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, debu yang mengganggu kesehatan dan aktivitas, kebisingan yang mengurangi kenyamanan hidup, kerusakan rumah akibat aktivitas operasional pertambangan, menurunnya produktivitas perkebunan, hingga adanya dugaan intimidasi terhadap sebagian warga yang menyampaikan penolakan atau kritik. Terlepas dari masih perlunya pembuktian terhadap setiap dugaan tersebut melalui mekanisme hukum dan investigasi yang independen, pemerintah tidak memiliki alasan untuk bersikap pasif.
Dalam teori social contract yang dikemukakan John Locke, legitimasi negara lahir karena adanya mandat rakyat untuk melindungi hak-hak dasar, terutama hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Negara kehilangan makna ketika gagal memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menghadapi ancaman terhadap hak-hak tersebut. Jika warga merasa air yang mereka gunakan tidak lagi layak, rumah mereka mengalami kerusakan, mata pencaharian menurun, dan ruang hidup mereka terus menyempit, maka negara berkewajiban hadir sebagai pelindung, bukan sekadar regulator yang menyaksikan dari kejauhan.
Pandangan serupa juga dikemukakan Amartya Sen melalui pendekatan capability. Menurut Sen, pembangunan tidak dapat diukur hanya dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kemampuan masyarakat menjalani kehidupan yang sehat, aman, dan bermartabat. Pertumbuhan ekonomi yang dibangun dengan mengorbankan kualitas hidup masyarakat lokal justru merupakan bentuk kegagalan pembangunan. Investasi semestinya memperluas kebebasan masyarakat, bukan mempersempit ruang hidup mereka.
Dalam perspektif keadilan lingkungan (environmental justice), beban pencemaran dan kerusakan lingkungan sering kali ditanggung oleh kelompok masyarakat yang memiliki posisi tawar paling lemah. Teori yang berkembang dari pemikiran Robert Bullard menekankan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan lingkungan yang setara tanpa memandang status sosial maupun ekonomi. Tidak boleh ada komunitas yang dipaksa menanggung risiko pencemaran demi keuntungan ekonomi pihak lain.
Indonesia sendiri telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab perlindungan lingkungan sekaligus penjamin hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat. Dengan demikian, penyelesaian persoalan lingkungan bukanlah bentuk keberpihakan kepada kelompok tertentu, melainkan pelaksanaan amanat konstitusi.
Yang dibutuhkan masyarakat Rantau Bakula bukanlah retorika mengenai pentingnya investasi, melainkan tindakan nyata pemerintah. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu segera membentuk tim investigasi independen untuk memverifikasi seluruh keluhan masyarakat, melakukan pengujian kualitas air, udara, dan tingkat kebisingan secara transparan, mengaudit potensi dampak aktivitas pertambangan terhadap bangunan dan lahan perkebunan warga, serta memastikan adanya mekanisme pengaduan yang aman sehingga warga dapat menyampaikan keluhan tanpa rasa takut terhadap dugaan intimidasi.
Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan maupun hak-hak masyarakat, pemerintah wajib menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan serta memastikan pemulihan lingkungan dan pemberian ganti rugi yang adil. Sebaliknya, apabila hasil investigasi menunjukkan bahwa sebagian tuduhan tidak terbukti, proses tersebut juga harus disampaikan secara terbuka agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Transparansi adalah syarat utama untuk membangun kepercayaan publik.
Lebih jauh, pemerintah harus menyadari bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya modal yang masuk atau meningkatnya penerimaan daerah. Investasi yang berkualitas adalah investasi yang menghormati hak asasi manusia, mematuhi standar lingkungan, serta mampu hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar. Negara yang terlalu tunduk pada kepentingan korporasi akan kehilangan legitimasi moralnya di mata rakyat.
Dalam negara demokrasi, pemerintah bukanlah centeng korporasi. Pemerintah adalah pelindung rakyat. Ketika masyarakat Rantau Bakula mengadukan dugaan pencemaran air, debu, kebisingan, kerusakan rumah, penurunan hasil perkebunan, dan dugaan intimidasi, respons pertama negara seharusnya adalah melakukan perlindungan, penyelidikan yang independen, serta penegakan hukum yang adil.
Keberpihakan kepada warga bukanlah sikap antiinvestasi, melainkan wujud nyata dari amanat konstitusi bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi (salus populi suprema lex esto). Rantau Bakula tidak membutuhkan negara yang diam. Mereka membutuhkan negara yang hadir.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Redaksi Energi Juang News
