Pada Selasa, 28 Juli 2026, dunia menyaksikan sebuah operasi militer bersama yang menandai babak baru dalam dinamika keamanan Timur Tengah. Arab Saudi dan Amerika Serikat melancarkan serangan udara presisi terhadap basis-basis milisi pro-Iran di wilayah Al Deir, Provinsi Basra, dan Nineveh, Irak. Langkah ini diambil sebagai respons atas rentetan serangan drone yang menyasar fasilitas minyak vital Kerajaan Saudi, yang diklaim diluncurkan dari wilayah Irak oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran.
Operasi ini segera memicu pertanyaan mendasar bagi pengamat kawasan: mengapa sebuah negara yang secara historis dan geografis merupakan bagian dari Global South memilih untuk berkoordinasi secara militer dengan Amerika Serikat, alih-alih menyuarakan solidaritas yang kerap digaungkan oleh negara-negara berkembang?
Untuk memahami pilihan Riyadh, kita harus menelusuri akar sejarah hubungan kedua negara serta realitas geopolitik yang melingkupinya. Sejak pertemuan bersejarah antara Raja Abdulaziz dan Presiden Franklin D. Roosevelt di atas kapal USS Quincy pada tahun 1945, kemitraan Saudi-Amerika telah menjadi pilar utama kebijakan luar negeri Kerajaan. Hubungan ini dibangun di atas pertukaran yang fundamental: keamanan dan stabilitas kawasan dari Amerika Serikat, sebagai imbalan atas akses terhadap cadangan minyak Saudi yang melimpah.
Kemitraan strategis ini, yang terus diperkuat melalui berbagai kesepakatan kerja sama pertahanan dan ekonomi hingga era kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, telah menjadi “tulang punggung” keamanan nasional Saudi, sebuah fakta yang sulit diabaikan ketika menghadapi ancaman eksistensial terhadap infrastruktur ekonominya.
Di sisi lain, hubungan Arab Saudi dengan Iran adalah narasi tentang rivalitas yang tak pernah usai. Perbedaan etnis, bahasa, dan mazhab dengan Iran yang beraliran Syiah dan mayoritas negara Arab Sunni telah diperparah oleh persaingan untuk menjadi hegemon kawasan. Revolusi Islam Iran 1979 semakin memperlebar jurang pemisah, ketika Teheran secara terbuka menantang legitimasi monarki Arab dan berupaya mengekspor revolusinya.
Dukungan negara-negara Teluk, termasuk Saudi, kepada Irak selama Perang Iran-Irak (1980-1988) adalah bukti nyata dari upaya kolektif untuk menahan pengaruh Iran. Meskipun ada upaya normalisasi hubungan diplomatik pada 2023 yang dimediasi oleh China, rivalitas struktural ini tetap menjadi lensa utama dalam membaca setiap gerak-gerik Riyadh, terutama ketika ancaman datang dari milisi proksi Iran di ambang pintu wilayahnya.
Argumentasi bahwa Arab Saudi dan Iran, sebagai bagian dari Global South, seharusnya bersatu menyuarakan isu-isu seperti genosida atau menolak intervensi Barat, adalah sebuah idealisme yang berbenturan dengan realitas pragmatisme politik. Pertama, bagi Saudi, ancaman keamanan nasional yang bersifat langsung dan fisik seringkali lebih mendesak daripada solidaritas ideologis. Serangan terhadap fasilitas minyak bukan hanya merugikan ekonomi, tetapi juga mengancam stabilitas global dan kepercayaan pasar terhadap keamanan pasokan energi dunia.
Kedua, posisi Saudi di kawasan yang penuh gejolak membuatnya sangat bergantung pada payung keamanan yang hanya mampu disediakan oleh Amerika Serikat sebuah fakta yang diakui oleh para elit penguasa Saudi sebagai “ketergantungan” yang sulit dihindari. Dalam konteks ini, berkoordinasi dengan AS untuk menangkis ancaman dari kelompok yang didukung Iran adalah langkah yang sejalan dengan kepentingan nasional jangka pendek dan menengahnya, terlepas dari narasi geopolitik yang lebih besar.
Akhirnya, operasi militer bersama ini bukanlah sekadar respons militer, melainkan cerminan dari dilema abadi yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan: antara menjaga kemitraan strategis yang telah teruji dan mengejar aspirasi kemandirian dalam tatanan dunia yang semakin multipolar. Arab Saudi, dengan Visi 2030-nya, menunjukkan keinginan untuk menjadi kekuatan mandiri dan berdaulat.
Namun, insiden pada 28 Juli 2026 mengingatkan bahwa dalam situasi krisis, poros keamanan historis dengan Washington tetap menjadi jangkar utama, terkadang mengesampingkan panggilan solidaritas dari kawasan Global South yang mungkin dianggap kurang mampu memberikan perlindungan konkret di saat genting.
Oleh : Esteria Tamba
(Mahasiswa, Penulis)
