Dugaan keracunan yang dialami ratusan warga usai menyantap hidangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Semarang pada 31 Juli 2026 merupakan alarm yang tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa. Ketika sebuah program negara menyangkut konsumsi pangan masyarakat secara massal, setiap kegagalan dalam menjamin keamanan pangan bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan persoalan perlindungan hak hidup dan keselamatan warga negara.
Program MBG sejak awal dirancang sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia. Gagasan tersebut memiliki landasan yang kuat. Amartya Sen, melalui pendekatan capability, menegaskan bahwa pemenuhan gizi merupakan prasyarat bagi pengembangan kemampuan manusia. Demikian pula teori modal manusia (human capital) dari Gary Becker menempatkan kesehatan dan gizi sebagai investasi jangka panjang bagi produktivitas bangsa.
Namun, seluruh manfaat tersebut hanya berlaku apabila makanan yang diberikan benar-benar aman dikonsumsi. Ketika makanan justru menjadi sumber penyakit, bahkan berpotensi mengancam keselamatan penerimanya, maka tujuan mulia program berubah menjadi paradoks kebijakan.
Dalam teori risk society, sosiolog Ulrich Beck menjelaskan bahwa masyarakat modern dihadapkan pada risiko-risiko yang justru diproduksi oleh sistem modern itu sendiri. Risiko tersebut bukan berasal dari bencana alam, melainkan dari kegagalan tata kelola, lemahnya pengawasan, serta kompleksitas organisasi. Dugaan keracunan MBG dapat dibaca melalui perspektif ini. Persoalannya bukan sekadar makanan basi atau kesalahan memasak, melainkan apakah sistem produksi, distribusi, penyimpanan, pengawasan, dan pengendalian mutu telah berjalan sebagaimana mestinya.
Negara tidak cukup hanya bereaksi setelah korban berjatuhan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kegagalan serupa tidak pernah terulang.
Dalam administrasi publik dikenal prinsip precautionary principle. Prinsip ini menegaskan bahwa ketika terdapat potensi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, pemerintah wajib mengambil tindakan pencegahan sekalipun seluruh bukti ilmiah belum sepenuhnya lengkap. Dengan kata lain, keselamatan publik harus ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan citra sebuah program.
Prinsip tersebut juga sejalan dengan konsep public value yang dikembangkan Mark H. Moore. Kebijakan publik hanya memperoleh legitimasi apabila benar-benar menghasilkan nilai bagi masyarakat. Sebuah program yang secara berulang menimbulkan korban justru menggerus kepercayaan publik. Padahal kepercayaan merupakan modal sosial terpenting bagi keberlangsungan setiap kebijakan pemerintah.
Karena itu, pemerintah harus menjadikan dugaan keracunan di Semarang sebagai titik evaluasi menyeluruh. Audit independen terhadap rantai pasok bahan pangan, standar kebersihan dapur, sistem distribusi, mekanisme pengawasan, kompetensi penyedia makanan, hingga prosedur penanganan darurat harus dilakukan secara terbuka.
Transparansi merupakan syarat mutlak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Lebih dari itu, pemerintah perlu menetapkan batas yang tegas. Apabila setelah evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem masih kembali terjadi kasus keracunan massal akibat MBG, maka program tersebut patut dihentikan sementara, bahkan bila perlu dihentikan secara permanen sampai negara benar-benar mampu menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerimanya.
Pandangan ini bukan berarti menolak tujuan mulia pemberian makanan bergizi. Yang ditolak adalah penyelenggaraan program yang gagal memenuhi syarat paling mendasar, yakni keamanan pangan. Dalam etika kebijakan publik berlaku prinsip non-maleficence: negara tidak boleh menimbulkan bahaya melalui kebijakan yang dibuatnya. Sebuah program sosial kehilangan legitimasi moral ketika manfaat yang dijanjikan dikalahkan oleh risiko yang ditimbulkannya.
Sebagian pihak mungkin berpendapat bahwa setiap program besar pasti menghadapi kendala. Pernyataan tersebut memang benar. Namun, toleransi terhadap kesalahan memiliki batas. Kesalahan administrasi mungkin masih dapat diperbaiki tanpa mengorbankan warga.
Sebaliknya, kesalahan yang berpotensi menyebabkan keracunan massal menyangkut keselamatan manusia. Tidak ada ruang bagi sikap permisif terhadap risiko semacam itu.
Konstitusi menempatkan perlindungan warga sebagai kewajiban utama negara. Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan MBG tidak boleh hanya dihitung dari jumlah porsi makanan yang dibagikan atau besarnya anggaran yang terserap. Ukuran yang paling penting adalah apakah setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman untuk dikonsumsi.
Kasus dugaan keracunan di Semarang harus menjadi peringatan keras bahwa kebijakan publik tidak boleh mengejar kuantitas sambil mengabaikan kualitas. Pemerintah masih memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas utama melalui evaluasi total dan pembenahan sistem yang transparan.
Namun, apabila setelah semua itu keracunan akibat MBG kembali terulang, keberanian menghentikan program justru akan menjadi bentuk tanggung jawab negara, bukan tanda kegagalan. Sebab, dalam negara hukum yang demokratis, tidak ada program pemerintah yang lebih penting daripada keselamatan warganya.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
