Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Ketika dunia bergerak menuju era ketidakpastian global bahkan sebagian negara mulai bersiap menghadapi kemungkinan konflik besar peta persaingan antarnegara berubah sangat cepat. Negara-negara besar berlomba memperkuat industri strategis, meningkatkan produksi teknologi militer, hingga memastikan ketahanan pangan dan energi mereka benar-benar mandiri.
Di saat yang sama, Indonesia justru masih berkutat pada masalah yang terasa sangat domestik dan klasik: korupsi daerah, nepotisme, dan pengelolaan anggaran yang berputar di lingkaran kekuasaan yang sempit.
Alih-alih sibuk memikirkan lompatan industri atau teknologi strategis, perhatian publik kembali disita oleh kasus kepala daerah yang membangun gurita bisnis keluarga melalui kekuasaan.
Dunia Berlomba Inovasi, Kita Bertanya: Produksi Apa?
Jika melihat ke luar negeri, banyak negara saat ini tidak hanya berbicara soal ekonomi, tetapi juga kesiapan menghadapi krisis global.
Mereka memperkuat industri semikonduktor, teknologi drone, kecerdasan buatan, hingga sistem persenjataan canggih. Beberapa negara bahkan mempercepat produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Baca juga : Polemik Ijazah Jokowi, Urgensi atau Pengalihan Isu?
Pertanyaannya sederhana: Indonesia punya apa yang benar-benar diproduksi sendiri dalam skala strategis?
Kita sering membicarakan kemandirian. Kita sering menyebut kata “swasembada”. Namun pada saat yang sama, kenyataan di lapangan masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar.
Ironisnya, dalam isu pangan yang seharusnya menjadi fondasi negara agraris, Indonesia masih harus membuka keran impor beras bahkan dari negara seperti Amerika Serikat.
Situasi ini terasa janggal. Negara dengan lahan luas, iklim tropis, dan sumber daya alam melimpah justru masih kesulitan memastikan kebutuhan dasar rakyatnya sepenuhnya dipenuhi dari produksi sendiri.
Ketika APBD Menjadi Lingkaran Keluarga
Masalahnya sering kali bukan pada kekurangan sumber daya, melainkan pada bagaimana sumber daya itu dikelola.
Dalam beberapa kasus korupsi daerah yang mencuat, pola yang terlihat seringkali mirip: proyek pemerintah mengalir ke perusahaan yang terhubung dengan keluarga atau kerabat dekat pejabat.
Tidak ada yang salah dengan siapa yang memenangkan pengadaan. Dalam sistem ekonomi yang sehat, siapa pun boleh bersaing.
Namun persoalan muncul ketika kompetisi itu tidak benar-benar ada.
Ketika pengelolaan APBD berputar pada satu lingkaran keluarga, maka mekanisme pengawasan menjadi lemah. Check and balance yang seharusnya menjaga integritas anggaran perlahan hilang.
Yang tersisa hanyalah sistem yang saling melindungi.
Akibatnya, anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk membangun industri daerah, meningkatkan teknologi pertanian, atau memperkuat infrastruktur justru sering berakhir sebagai sumber akumulasi kekayaan privat.
Mediokrasi: Ketika Sistem Tak Mendorong Terobosan
Ada satu istilah yang cukup menggambarkan kondisi ini: mediokrasi.
Bukan meritokrasi yang menempatkan orang terbaik di posisi penting, tetapi sistem yang memberi ruang bagi keputusan yang biasa-biasa saja.
Dalam lingkungan seperti ini, inovasi jarang menjadi prioritas. Kebijakan yang lahir cenderung aman, tidak berisiko, dan tidak berani melakukan lompatan besar.
Padahal Indonesia memiliki semua syarat untuk melahirkan terobosan: populasi besar, sumber daya alam melimpah, dan posisi geopolitik yang strategis.
Namun privilege itu tidak banyak berarti jika sistem yang berjalan lebih fokus menjaga kenyamanan lingkaran kekuasaan dibanding mendorong kompetisi yang sehat.
Negara Tidak Bisa Dikelola Seperti Bisnis Keluarga
Di tengah dunia yang semakin kompetitif bahkan semakin siap menghadapi konflik global Indonesia seharusnya mulai bertanya pada diri sendiri: kita ingin menjadi pemain atau hanya penonton?
Negara besar tidak dibangun melalui jaringan keluarga, tetapi melalui sistem yang terbuka, kompetitif, dan transparan.
Jika politik masih berjalan seperti bisnis keluarga, maka jangan heran jika inovasi berjalan lambat dan industri sulit berkembang.
Karena pada akhirnya, negara yang dipimpin oleh sistem mediokrasi hanya akan menghasilkan kebijakan yang medioker pula.
Dan ketika dunia sudah bersiap menghadapi tantangan besar, akan terasa sangat ironis jika kita masih sibuk membagi proyek di meja kekuasaan.
Redaksi Energi Juang News
