Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Polemik tentang keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mengemuka di tengah ramainya isu-isu nasional yang lebih krusial. Beredar desakan agar Presiden menunjukkan ijazah aslinya secara publik.
Kubu Jokowi melalui kuasa hukumnya menilai, jika ijazah asli sampai diumbar, hal itu bisa memicu kekacauan dan membuka preseden buruk bagi institusi negara. Pertanyaannya, apakah polemik ini benar-benar perlu dibahas saat ini, atau justru menjadi pengalihan isu dari berbagai masalah besar yang sedang terjadi di Indonesia?
Mari kita lihat persoalan ini dari beberapa sisi.
Ijazah: Simbol atau Validasi?
Di Indonesia, latar belakang pendidikan sering dianggap sebagai tolok ukur kredibilitas pemimpin. Ijazah menjadi semacam simbol validasi, bukan hanya soal gelar akademis, tetapi juga soal legitimasi sosial. Namun, perlu diingat bahwa ijazah hanyalah dokumen administratif. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebijakan yang dihasilkan, dampak yang diberikan kepada rakyat, dan jejak rekam kepemimpinan selama menjabat.
Isu ijazah Jokowi sudah beberapa kali mencuat, namun tidak pernah terbukti memiliki dasar hukum yang kuat. Jika memang ada indikasi pemalsuan, tentu proses hukum harus berjalan. Namun, ketika isu ini terus diulang tanpa bukti konkret, kita patut bertanya: siapa yang diuntungkan dari penggiringan isu ini?
Masih Relevan atau Sudah Usang?
Apakah membahas ijazah Presiden Jokowi saat ini masih relevan? Jika kita jujur, di tengah berbagai masalah serius yang sedang dihadapi negara, isu ini tampak kehilangan urgensinya. Lihatlah problem yang lebih besar dan nyata.
Pertama, data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka yang berbeda dari data Bank Dunia. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi, akurasi data, dan integritas dalam pelaporan kondisi sosial ekonomi bangsa. Isu ini seharusnya menjadi prioritas diskusi publik.
Baca juga : Ketika Dunia Ngebut, Kita Masih Rapat Keluarga
Kedua, sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara sedang memanas. Jusuf Kalla dan berbagai tokoh nasional mengingatkan pentingnya mematuhi Perjanjian Helsinki yang menjadi fondasi perdamaian Aceh. Pemerintah pusat bahkan dianggap menabrak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 terkait batas wilayah, sebuah isu yang potensial memicu ketegangan daerah jika tidak diselesaikan dengan bijak.
Ketiga, masalah pengelolaan tambang nikel di Papua yang semakin hari semakin disorot. Eksploitasi sumber daya yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, hak-hak masyarakat adat yang terabaikan, dan potensi konflik horizontal menjadi bom waktu yang jauh lebih penting untuk disorot daripada lembaran ijazah yang belum tentu berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Jadi, jika isu ijazah ini digoreng berulang kali tanpa penyelesaian konkret, sangat mungkin ada upaya pengalihan isu agar publik terjebak pada polemik yang bersifat simbolik, bukan pada substansi masalah bangsa.
Budaya Politik yang Salah Fokus
Isu ijazah Jokowi juga membuka cermin tentang bagaimana budaya politik di Indonesia masih terjebak pada simbol, bukan esensi. Kita terlalu sibuk membahas ijazah seseorang, tetapi sering abai mengkritisi bagaimana kebijakan yang dibuat berdampak pada rakyat. Kita ribut pada administrasi, namun tidak fokus pada hasil kerja yang dapat dinilai secara objektif.
Padahal, rekam jejak Jokowi selama dua periode sudah bisa dinilai publik secara langsung. Infrastruktur masif, perluasan jangkauan BPJS, pembangunan IKN yang kontroversial, hingga kebijakan hilirisasi nikel adalah hasil nyata yang bisa dievaluasi. Bagus atau tidaknya, bermanfaat atau merugikan, itu yang seharusnya menjadi bahan debat publik, bukan sekadar keabsahan ijazah yang dari sisi hukum pun sudah berkali-kali dibuktikan keabsahannya.
Sebagai masyarakat yang kritis, kita harus bijak dalam memilih prioritas isu. Bukan berarti mempertanyakan ijazah seorang pemimpin itu tidak penting, tetapi membesarkan isu tersebut di tengah berbagai krisis sosial, ekonomi, dan hukum yang sedang terjadi, terasa seperti kehilangan arah.
Jika kita mau jujur, kekuatan publik ada pada fokusnya. Ketika perhatian rakyat dialihkan ke perdebatan yang tidak substansial, maka berbagai masalah serius bisa luput dari pengawasan. Inilah yang perlu diwaspadai.
Apakah isu ijazah Jokowi penting? Mungkin ya, tapi dibandingkan dengan kondisi kemiskinan yang ambigu, konflik wilayah yang berpotensi memecah belah bangsa, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil, isu ini terlihat lebih sebagai riak kecil yang dibesar-besarkan. Saatnya kita fokus pada hal yang benar-benar berdampak bagi masa depan bangsa. Jangan sampai kita sibuk mengejar bayangan, sementara kenyataan dibiarkan berantakan.
Redaksi Energi Juang News
