Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Kebijakan pemerintah menunjuk Hashim Djojohadikusumo sebagai ketua satuan tugas (satgas) baru yang menangani pembiayaan dan pengelolaan taman nasional memunculkan pertanyaan serius tentang arah kebijakan konservasi Indonesia. Di tengah berbagai persoalan struktural pengelolaan kawasan konservasi, pembentukan satgas baru justru berpotensi menjadi langkah yang tidak tepat sasaran.
Alih-alih menghadirkan solusi, kebijakan tersebut dapat memperpanjang problem tata kelola yang selama ini belum terselesaikan.
Pandangan ini juga sejalan dengan kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan evaluasi menyeluruh terhadap 57 taman nasional yang ada. Tanpa evaluasi tersebut, pembentukan satgas baru hanya berpotensi menjadi lapisan birokrasi tambahan yang tidak menyentuh akar persoalan di lapangan.
Krisis Tata Kelola Konservasi
Secara teoretis, tata kelola lingkungan yang efektif menuntut konsistensi kebijakan dan evaluasi kelembagaan yang berkelanjutan. Dalam perspektif environmental governance, sebagaimana dikemukakan oleh Elinor Ostrom, pengelolaan sumber daya alam yang berhasil memerlukan sistem institusi yang jelas, partisipasi masyarakat lokal, serta mekanisme evaluasi yang transparan. Tanpa itu, kebijakan baru sering kali hanya menciptakan “overlapping institutions” yang justru memperlemah pengelolaan sumber daya.
Jika pendekatan ini digunakan untuk membaca kondisi taman nasional di Indonesia, masalah utama bukanlah ketiadaan lembaga baru, melainkan lemahnya evaluasi terhadap kinerja lembaga yang sudah ada. Banyak kawasan taman nasional saat ini menghadapi konflik tenurial dengan masyarakat adat dan komunitas lokal.
Di sisi lain, fungsi konservasi juga semakin tergerus oleh berbagai aktivitas ilegal, termasuk pertambangan emas tanpa izin yang merusak ekosistem.
Dalam teori policy implementation, ilmuwan kebijakan publik seperti Michael Lipsky menjelaskan bahwa kegagalan kebijakan sering terjadi bukan karena kekurangan struktur baru, tetapi karena lemahnya implementasi dan pengawasan di tingkat lapangan. Dalam konteks taman nasional, persoalan yang muncul justru menunjukkan kegagalan implementasi kebijakan konservasi yang telah ada.
Konflik Sosial dan Hilangnya Fungsi Konservasi
Data WALHI menunjukkan bahwa banyak taman nasional di Indonesia saat ini berada dalam situasi konflik dengan masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah lama hidup di sekitar kawasan tersebut. Konflik ini tidak jarang dipicu oleh pendekatan konservasi yang cenderung eksklusif dan mengabaikan hak-hak masyarakat yang secara historis memiliki hubungan dengan wilayah tersebut.
Padahal, literatur konservasi modern menekankan pentingnya pendekatan community-based conservation. Para ahli seperti Fikret Berkes menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan kawasan konservasi sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika masyarakat justru diposisikan sebagai pihak yang terpinggirkan, konflik sosial hampir pasti muncul dan efektivitas konservasi menjadi lemah.
Selain konflik sosial, kerusakan ekologis akibat aktivitas ilegal juga menunjukkan lemahnya pengawasan negara. Praktik pertambangan emas tanpa izin di sejumlah kawasan taman nasional menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan yang ada belum berjalan efektif.
Dalam kondisi seperti ini, pembentukan satgas baru tanpa evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang sudah ada berpotensi hanya menjadi solusi administratif, bukan solusi substantif.
Problem Politik dan Akuntabilitas
Penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai ketua satgas juga memunculkan persoalan lain terkait tata kelola pemerintahan. Dalam perspektif teori good governance yang dipopulerkan oleh World Bank dan United Nations Development Programme, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan merupakan fondasi penting dalam pengelolaan kebijakan publik.
Ketika posisi strategis dalam kebijakan publik diberikan kepada figur yang memiliki kedekatan keluarga dengan presiden, publik tentu berhak mempertanyakan aspek akuntabilitas dan independensi kebijakan tersebut.
Terlebih lagi jika kebijakan yang diambil tidak didasarkan pada kebutuhan mendesak dalam sistem pengelolaan taman nasional.
Dalam konteks ini, kritik terhadap pembentukan satgas bukan semata-mata soal figur yang ditunjuk, tetapi juga mengenai prioritas kebijakan yang seharusnya diambil pemerintah.
Evaluasi Menyeluruh sebagai Prioritas
Alih-alih membentuk satgas baru, langkah yang lebih mendesak adalah melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan 57 taman nasional di Indonesia. Evaluasi ini harus mencakup berbagai aspek: konflik tenurial dengan masyarakat adat, efektivitas perlindungan kawasan, kinerja kelembagaan pengelola taman nasional, serta transparansi dalam pengelolaan pembiayaan konservasi.
Evaluasi menyeluruh juga akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan reformasi kebijakan konservasi di Indonesia. Tanpa proses tersebut, pembentukan satgas baru berpotensi menjadi kebijakan yang reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.
Pada akhirnya, krisis pengelolaan taman nasional di Indonesia bukanlah persoalan kurangnya struktur kelembagaan, melainkan lemahnya evaluasi dan akuntabilitas dalam tata kelola yang sudah ada.
Jika pemerintah benar-benar ingin memperkuat konservasi, maka langkah pertama yang harus diambil bukanlah membentuk satgas baru, melainkan memperbaiki fondasi tata kelola kawasan konservasi secara menyeluruh.
Redaksi Energi Juang News
