Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semestinya menjadi kebijakan yang menghadirkan kesehatan, bukan menghadirkan kecemasan. Negara membiayai makanan untuk anak-anak karena ingin memastikan mereka tumbuh sehat, memiliki kecukupan gizi, dan dapat belajar dengan baik.
Namun, ketika makanan yang diberikan negara justru berulang kali diduga menyebabkan keracunan massal, pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat bersabar. Pemerintah harus berani berhenti sejenak, mengevaluasi, lalu memperbaiki.
Karena itu, pemerintah perlu menghentikan sementara pelaksanaan program MBG secara nasional dan melakukan evaluasi total terhadap tata kelolanya. Desakan ini bukan berarti menolak tujuan MBG. Justru sebaliknya, penghentian sementara diperlukan agar tujuan besar memperbaiki gizi anak tidak kehilangan legitimasi akibat buruknya pelaksanaan di lapangan.
Awal September 2026 memberikan alasan yang sangat kuat untuk melakukan jeda tersebut. Dalam rentang 1–3 September, muncul laporan dugaan keracunan setelah konsumsi MBG di sejumlah daerah. Di Sidoarjo, jumlah korban bahkan mencapai ratusan orang; Dinas Kesehatan setempat mencatat 664 pasien pada 3 September, dengan 77 orang masih menjalani perawatan dan enam lainnya dalam observasi.
Di Rembang, 752 siswa dan 25 guru SMAN 1 Lasem—777 orang secara keseluruhan—dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG. Di Tana Toraja, 150 siswa dan guru juga dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare.
Koalisi MBG Watch mencatat sekitar 1.642 anak menjadi korban dugaan keracunan dalam 72 jam di tiga provinsi dan sekitar 43 ribu kasus keracunan anak selama 20 bulan terakhir. Angka tersebut perlu diverifikasi secara independen oleh pemerintah, tetapi besarnya laporan itu sendiri sudah cukup untuk memunculkan pertanyaan serius mengenai keamanan dan pengawasan program.
Persoalan MBG tidak boleh terus dipandang sebagai serangkaian “insiden dapur” yang berdiri sendiri. Jika satu dapur bermasalah, mungkin masalahnya adalah kelalaian individual. Jika dua atau tiga dapur bermasalah, pemerintah dapat berbicara mengenai pengawasan. Tetapi apabila kejadian serupa muncul berulang kali di berbagai daerah dan melibatkan ribuan anak, maka yang harus diperiksa adalah sistemnya.
Kepala Badan Gizi Nasional sendiri pada 3 September menyebut lebih dari 80 persen insiden keracunan MBG yang dievaluasi berkaitan dengan pelanggaran SOP. Persoalannya antara lain menyangkut waktu memasak, penyimpanan, kapasitas dapur, hingga keterlambatan pengiriman makanan. Dalam kasus Sidoarjo, misalnya, terdapat persoalan jeda waktu antara makanan dimasak, dikirim, dan dikonsumsi.
Pernyataan tersebut seharusnya menjadi alarm. Sebab, apabila SOP sudah dibuat tetapi terus dilanggar, masalahnya bukan semata-mata pada keberadaan SOP.
Pemerintah harus bertanya:
Mengapa SOP tidak dipatuhi?
Apakah kapasitas dapur terlalu kecil?
Apakah target distribusi terlalu besar?
Apakah rantai pasok terlalu panjang?
Apakah pengawasan tidak memadai?
Apakah insentif penyelenggara mendorong efisiensi dengan mengorbankan keamanan pangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak akan terjawab apabila pemerintah terus menjalankan program dengan kecepatan yang sama sambil melakukan koreksi sedikit demi sedikit.
Dalam kebijakan publik, dikenal precautionary principle atau prinsip kehati-hatian. Prinsip ini pada dasarnya mengajarkan bahwa ketika terdapat risiko serius terhadap keselamatan manusia, ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan.
Dalam konteks MBG, negara tidak sedang membagikan barang biasa. Negara memberikan makanan kepada anak-anak. Konsekuensinya, standar kehati-hatian harus jauh lebih tinggi.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan keamanan pangan sebagai persoalan kesehatan publik dan menekankan lima prinsip dasar: menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan matang, memasak secara menyeluruh, menjaga makanan pada suhu aman, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.
Dengan demikian, makanan bergizi tidak cukup hanya dihitung kandungan kalorinya, protein, vitamin, dan mineralnya. Makanan bergizi pertama-tama harus aman dikonsumsi. Tidak ada gunanya menghitung kandungan gizi sebuah menu dengan sangat presisi apabila makanan tersebut terkontaminasi atau disimpan dan didistribusikan dengan cara yang tidak aman.
Di sinilah pemerintah harus membedakan antara nutrition security dan food safety. Keduanya bukan dua tujuan yang bersaing. Keduanya merupakan satu kesatuan.
Selain itu, ada persoalan etis yang lebih mendasar. Anak-anak penerima MBG tidak berada dalam posisi yang setara dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Mereka tidak menentukan menu. Mereka tidak memilih pemasok bahan makanan. Mereka tidak menentukan kapan makanan dimasak. Mereka tidak mengendalikan kebersihan dapur. Mereka bahkan sering tidak mempunyai pilihan untuk menolak makanan yang telah disediakan.
Dalam perspektif Amartya Sen, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program, tetapi dari kemampuan nyata manusia untuk hidup sehat dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Maka, ukuran keberhasilan MBG tidak boleh berhenti pada berapa juta porsi makanan yang berhasil dibagikan setiap hari.
Pertanyaan utamanya harus jauh lebih sederhana: apakah anak-anak menjadi lebih sehat setelah menerima makanan dari negara?
Jika jawabannya justru menghadirkan ribuan anak yang harus dilarikan ke fasilitas kesehatan, maka pemerintah harus memiliki keberanian politik untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dan harus dihentikan sementara.
Penghentian sementara harus diikuti evaluasi menyeluruh dari hulu sampai hilir.
Pertama, audit seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah perlu memeriksa kapasitas dapur, standar kebersihan, sumber bahan baku, fasilitas penyimpanan, peralatan memasak, tenaga pengolah makanan, hingga sistem distribusi.
Kedua, audit rantai pasok. Pemerintah harus mengetahui dari mana bahan makanan berasal, bagaimana proses pengadaan dilakukan, bagaimana kualitas bahan diperiksa, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran.
Ketiga, audit waktu produksi dan distribusi. Makanan yang dimasak terlalu dini kemudian disimpan terlalu lama memiliki risiko keamanan pangan yang berbeda dengan makanan yang dimasak dan segera dikonsumsi.
Keempat, bangun sistem pelaporan keracunan nasional yang transparan. Setiap dugaan kejadian harus memiliki data mengenai lokasi, jumlah korban, menu yang dikonsumsi, waktu produksi, waktu konsumsi, hasil pemeriksaan laboratorium, dan tindakan korektif.
Kelima, lakukan investigasi independen terhadap kejadian-kejadian besar. Pemerintah tidak boleh menjadi satu-satunya pihak yang menilai dirinya sendiri.
Keenam, berikan kompensasi dan pemulihan kepada korban. Anak-anak dan keluarga yang terdampak tidak boleh menanggung sendiri biaya kesehatan maupun dampak sosial akibat kegagalan tata kelola program negara.
Ada kecenderungan dalam politik kebijakan publik untuk menganggap penghentian sementara sebagai tanda kegagalan. Padahal, justru sebaliknya. Kebijakan yang baik bukan kebijakan yang tidak pernah dikoreksi. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memiliki mekanisme koreksi ketika bukti menunjukkan adanya risiko.
Dalam teori policy learning, kegagalan implementasi seharusnya menjadi sumber pembelajaran institusional. Negara harus mampu mengubah kebijakan berdasarkan bukti, bukan mempertahankan kebijakan semata-mata karena kebijakan tersebut merupakan program unggulan pemerintah.
Lebih berbahaya lagi apabila keselamatan anak dikalahkan oleh kepentingan mempertahankan citra keberhasilan program. Program pemerintah tidak boleh berubah menjadi proyek yang harus terus terlihat berjalan demi mempertahankan reputasi politik. Keselamatan anak harus berada di atas reputasi program.
Penghentian sementara bukan berarti mengakhiri MBG. Sebaliknya, penghentian sementara adalah kesempatan untuk menyelamatkan MBG dari krisis kepercayaan. Pemerintah dapat menggunakan masa jeda untuk melakukan audit nasional, memperbaiki SOP, meningkatkan kapasitas dapur, memperketat sertifikasi dan inspeksi, memperpendek rantai distribusi, memperkuat pemeriksaan laboratorium, dan memastikan setiap SPPG benar-benar mampu memenuhi standar keamanan pangan sebelum kembali beroperasi.
Setelah itu, MBG dapat dilanjutkan secara bertahap dengan standar yang jauh lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang dapat diawasi publik. Negara yang benar-benar peduli terhadap gizi anak bukanlah negara yang sekadar mampu memberikan makanan gratis. Negara yang benar-benar peduli adalah negara yang memastikan makanan tersebut aman, bermutu, bergizi, dan tidak membahayakan anak yang menerimanya.
Sebab dalam negara yang menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan, satu anak yang sakit akibat kelalaian negara sudah terlalu banyak.
Redaksi Energi Juang News
