Oleh: Iranto
(Aktivis, Social Media Specialist)
Energi Juang News, Jakarta-Dalam lanskap intelektual Islam Indonesia, “Mazhab Ciputat” hadir bukan hanya sebagai penanda geografis sebuah kawasan akademik di selatan Jakarta, tetapi juga sebagai simbol dari sebuah arus pembaruan pemikiran Islam yang menawarkan jalan tengah antara konservatisme dogmatis dan liberalisme ekstrem. Berakar dari tradisi intelektual Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, mazhab ini muncul sebagai respon terhadap stagnasi pemikiran keagamaan dan dominasi tafsir-tafsir Islam yang kaku dan eksklusif.
Akar Historis dan Genealogi Intelektual
Mazhab Ciputat tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh dari dinamika pemikiran para cendekiawan Muslim seperti Nurcholish Madjid (Cak Nur), Bahtiar Effendy, Fachry Ali, dan Ihsan Ali Fauzi, yang sejak era 1980-an hingga awal 2000-an menggagas ulang hubungan antara Islam, negara, dan masyarakat sipil. Mereka tidak sekadar berteori, tetapi mengembangkan kerangka berpikir Islam yang menyatu dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pluralisme.
Seperti diceritakan oleh Fachry Ali dalam salah satu forum intelektual, istilah “Mazhab Ciputat” muncul dari percakapan sederhana dengan Bahtiar Effendy. Mereka menyadari bahwa perlu ada penamaan untuk menggambarkan orientasi pemikiran Islam yang mereka bangun bersama: Islam yang tidak tertutup dalam doktrin-doktrin tekstual, tetapi bersedia membuka diri terhadap realitas sosial, ekonomi, dan politik modern.
Fondasi Pemikiran: Kebenaran yang Relatif dan Relasi yang Setara
Ada tiga fondasi utama yang menandai corak pemikiran Mazhab Ciputat, sebagaimana dijelaskan oleh Fachry Ali:
1. Kebenaran tidak pernah absolut
Mazhab Ciputat menolak klaim kebenaran tunggal yang kerap menjadi justifikasi bagi eksklusivisme beragama. Bagi mereka, kebenaran adalah sesuatu yang selalu terbuka untuk diuji, ditafsirkan ulang, dan dikontekstualisasikan. Ini merupakan penolakan terhadap otoritarianisme teologis, sekaligus afirmasi terhadap ijtihad dan dinamika pemikiran.
2. Kebenaran tersebar di setiap individu
Dengan prinsip ini, Mazhab Ciputat menekankan pentingnya kemandirian berpikir. Islam bukan monopoli ulama atau institusi formal, melainkan sebuah pengalaman eksistensial yang dimiliki setiap Muslim. Maka, proses pemahaman agama pun menjadi bersifat partisipatif dan demokratis, bukan satu arah dari otoritas ke umat.
3. Relasi horizontal antar manusia
Dalam Mazhab Ciputat, relasi sosial tidak bersifat hierarkis seperti dalam teologi klasik yang cenderung vertikal (atas-bawah). Sebaliknya, hubungan antarmanusia—termasuk antara pemimpin dan rakyat, antara ulama dan awam—diletakkan dalam kerangka kesetaraan dan mutualitas. Nilai ini mendorong budaya dialog, bukan dogma; partisipasi, bukan dominasi.
Islam dalam Kerangka Demokrasi dan Masyarakat Sipil
Mazhab Ciputat sangat menekankan bahwa Islam harus hidup dalam ruang demokrasi, bukan menegasikan atau bahkan menggantinya. Dalam pandangan ini, demokrasi bukan produk Barat yang bertentangan dengan Islam, tetapi justru media etis untuk menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam praktik sosial-politik. Hak pilih, kebebasan berpendapat, kesetaraan gender, dan perlindungan minoritas adalah bagian dari maqashid syariah (tujuan hukum Islam) dalam konteks negara-bangsa modern.
Gagasan ini terlihat jelas dalam karya-karya Bahtiar Effendy dan Ihsan Ali Fauzi yang menyelidiki hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa demokrasi bukan ancaman bagi Islam, melainkan medan bagi Islam untuk mengekspresikan diri sebagai kekuatan moral yang membela keadilan dan kemanusiaan.
Islam Progresif: Kritik atas Formasilisasi dan Politik Identitas
Di tengah maraknya gerakan Islam politik yang cenderung mengusung formalisasi syariat dan identitas keagamaan eksklusif, Mazhab Ciputat tampil sebagai alternatif yang menolak menjadikan Islam sebagai alat politik kekuasaan. Mereka meyakini bahwa substansi ajaran Islam jauh lebih penting dari simbol dan formalisasi hukum. Seperti yang ditegaskan oleh Nurcholish Madjid, “Islam yes, partai Islam no” adalah seruan yang mencerminkan semangat Mazhab Ciputat: menjadikan Islam sebagai sumber nilai-nilai luhur, bukan alat mobilisasi politik.
Penolakan terhadap politisasi agama ini juga tercermin dalam hasil pemilu pasca-reformasi. Seperti dicatat oleh Saidiman Ahmad dari SMRC, suara partai-partai Islam cenderung stagnan, bahkan menurun, sementara partai-partai nasionalis terus menguat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia semakin dewasa dalam memisahkan antara pilihan keagamaan dan pilihan politik. Proses ini, yang disebut sebagai bentuk sekularisasi sosial, bukan berarti Islam ditinggalkan, melainkan diposisikan kembali dalam ruang yang lebih etis dan substantif.
Tantangan dan Relevansi Mazhab Ciputat Hari Ini
Namun, tantangan besar tetap membayangi. Di tengah gelombang populisme Islam, meningkatnya intoleransi, dan polarisasi identitas di ruang publik, warisan intelektual Mazhab Ciputat kerap terpinggirkan. Pemikiran kritis mereka kalah cepat dengan narasi-narasi populis yang dangkal namun viral di media sosial. Inilah PR besar kita bersama: menghidupkan kembali diskursus Islam yang bernalar, terbuka, dan kontekstual.
Mazhab Ciputat bukan sekadar ingatan masa lalu, tetapi fondasi untuk masa depan. Dalam dunia yang terus berubah, kita perlu Islam yang mampu berdialog dengan pluralitas, menjunjung kemanusiaan, dan tetap setia pada semangat pembebasan. Sebab seperti kata Cak Nur, “Modernisasi bukan westernisasi. Modernisasi adalah rasionalisasi.”
Redaksi Energi Juang News
