Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Generasi Z hari ini bukan sekadar pengguna media sosial, mereka adalah mesin penggerak utama yang membentuk pola konsumsi, perilaku belanja, bahkan arah wacana politik di Indonesia.
Laporan terbaru YouGov Indonesia Media Consumption Report 2025 menegaskan hal ini dengan jelas: 61 persen pengguna harian media sosial di Indonesia berasal dari Gen Z. Angka ini tidak main-main, artinya mayoritas percakapan, tren, dan bahkan arah opini publik kini ditentukan oleh anak muda yang lahir di tengah derasnya arus teknologi informasi.
Media sosial bagi Gen Z bukan hanya ruang hiburan, melainkan arena politik baru. TikTok, Instagram, X (Twitter), hingga platform baru yang tumbuh cepat, menjadi panggung politik digital di mana isu-isu nasional diperdebatkan, kebijakan pemerintah dikritik, bahkan reputasi pejabat bisa hancur dalam hitungan jam. Fakta bahwa hampir dua dari tiga Gen Z mengaku penggunaan TikTok meningkat dalam setahun terakhir menunjukkan betapa cepat ruang politik digital ini berkembang.
Tak hanya soal konsumsi, ruang digital juga menggerakkan kesadaran politik. Bloomberg sempat menulis bagaimana aksi demonstrasi di Jakarta, yang dipicu kebijakan ekonomi pemerintah, ikut memicu gelombang diskusi masif di media sosial. Gen Z memainkan peran penting dalam memviralkan isu, mengubah keluhan sehari-hari soal harga makanan, pendidikan, hingga kebijakan pemerintah menjadi trending topic yang tak bisa diabaikan elite politik.
Namun, dominasi Gen Z di media sosial punya dua sisi mata uang. Di satu sisi, mereka menjadi pendorong demokratisasi informasi: membuka ruang kritik, membongkar skandal, dan melawan propaganda politik arus utama. Mereka membuktikan bahwa ruang digital bisa melampaui sensor dan hegemoni media konvensional. Di sisi lain, keterikatan emosional mereka pada media sosial sering membuat perdebatan politik bergeser ke arah permukaan: terjebak dalam polarisasi, budaya cancel, hingga serangan personal yang kadang justru mengaburkan substansi isu.
Studi akademik sudah menyoroti fenomena ini: Gen Z sangat ekspresif, multitasking, dan cepat mengadopsi tren. Itu kekuatan besar untuk mendorong perubahan, tapi juga kelemahan ketika tren politik hanya diperlakukan sebagai konten viral. Tidak jarang isu serius tentang kebijakan publik dikalahkan oleh gosip politik receh yang lebih “menjual” secara algoritmik.
Lebih jauh, platform media sosial sendiri bukan ruang netral. Algoritma bekerja sesuai logika kapitalisme digital: memperkuat konten yang paling banyak memicu interaksi, bukan konten yang paling penting untuk kepentingan publik. Hasilnya, Gen Z berisiko menjadi sasaran empuk iklan politik terselubung, propaganda digital, bahkan manipulasi opini yang dikemas seolah-olah “tren organik”.
Di titik inilah negara harus hadir, bukan dengan represi atau sensor, tapi dengan regulasi yang melindungi ruang digital sebagai arena demokrasi sehat. Sayangnya, sejauh ini pemerintah lebih sibuk mengekang fitur-fitur media sosial dengan alasan keamanan, ketimbang memperkuat literasi politik digital warganya. Akhirnya, Gen Z dibiarkan menghadapi banjir informasi sendirian, tanpa cukup bekal untuk memilah mana wacana politik yang mencerahkan dan mana yang sekadar manipulasi.
Karena itu, kita harus kritis: jangan biarkan Gen Z hanya menjadi pasar politik digital yang dipanen untuk suara dalam pemilu. Kekuatan mereka harus diarahkan untuk membangun ruang politik yang sehat, transparan, dan partisipatif.
Media sosial memang menjadi arena ekspresi utama, tapi energi kritis Gen Z harus diarahkan agar tak berhenti di level viral, melainkan bergerak ke level perubahan nyata. Kalau tidak, kita hanya akan menyaksikan generasi yang sangat kuat secara teknologi, tapi gampang dimainkan oleh elit politik yang paham cara menunggangi algoritma.
Redaksi Energi Juang News
