Energi Juang News, Merauke– Program Strategis Nasional (PSN) pangan dan energi di Merauke kembali menuai sorotan. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menilai proyek raksasa ini hanya menguntungkan korporasi besar, sementara masyarakat adat Papua harus menanggung kerugian besar.
Menurut Pusaka, pembebasan lahan untuk PSN melanggar hak asasi masyarakat adat. Puluhan ribu hektare hutan tropis di Papua Selatan juga terancam musnah akibat perluasan lahan.
Sorotan ini muncul setelah Menteri Pangan Zulkifli Hasan mendorong percepatan pembebasan lahan hingga satu juta hektare di Merauke. Pemerintah mengubah tata ruang dan Hak Guna Usaha (HGU) untuk membuka jalan proyek pangan dan bioetanol.
Franky Samperante, Direktur Eksekutif Pusaka, menyebut kebijakan PSN sebagai bentuk “serakahnomics. Ia menilai perubahan tata ruang dan perizinan besar-besaran hanya berpihak pada kepentingan korporasi, bukan rakyat.
Masyarakat adat Malind Anim pun melakukan perlawanan simbolis dengan memasang palang sasi adat. Aksi ini menjadi penegasan bahwa mereka menolak tanah ulayatnya diambil paksa untuk kepentingan proyek negara.
Pusaka mencatat, proyek PSN Merauke merambah 19 dari 22 distrik, dengan luas lebih dari 2,29 juta hektare. Sejak 2024, warga Malind Anim dan Yeinan mengalami pemaksaan hingga intimidasi saat mempertahankan tanah adatnya.
Operator perusahaan tebu dan bioetanol bahkan dikawal aparat bersenjata saat menggusur hutan, rawa, dan savana. Pusaka mendokumentasikan bahwa hingga Agustus 2025, lebih dari 19.000 hektare hutan lenyap akibat proyek ini.
Dampak deforestasi tersebut memperparah emisi karbon, bertentangan dengan janji pemerintah mengatasi krisis iklim.
Kampanye Pusaka, Yokbeth Felle, menyebut masyarakat adat hanya diberi kompensasi Rp300 ribu per hektare. Angka ini sangat kecil dibanding nilai sosial, budaya, dan ekologis tanah Papua.
Lebih jauh, sejumlah perusahaan pengelola PSN diduga terkait pengusaha sawit besar Martias Fangiono dan Martua Sitorus. Konsesi mereka kini meluas hingga ratusan ribu hektare di Papua.
Pusaka mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan izin pelepasan hutan skala luas. Menurut mereka, PSN Merauke hanya menjadi ladang bisnis segelintir korporasi dengan mengorbankan rakyat adat Papua.
Energi Juang News
