Energi Juang News, Semarang- Proyek geotermal di Gunung Lawu ditolak oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah (Jateng). LSM itu menilai eksploitasi panas bumi berpotensi merusak ekosistem hutan, mengancam sumber air, serta mengganggu kehidupan sosial dan budaya masyarakat sekitar.
Forum Rakyat Peduli Gunung Lawu (FR-PGL) bersama Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo juga kompak menolak proyek tersebut.
Salah satu aktivis Walhi Jateng, Azalya Tilaar, menegaskan suara penolakan warga terhadap proyek geotermal di Gunung Lawu tidak boleh diabaikan.
“Gunung Lawu bukan hanya sumber kehidupan karena hutan dan airnya. Tetapi juga ruang sosial, budaya dan spiritual. Suara penolakan dari masyarakat harus dihormati, karena mereka adalah pihak yang paling terdampak langsung jika proyek ini dipaksakan,” ujar Azalya Tilaar, Rabu (1/10/2025).
Azalya menekankan pengalaman buruk warga Dieng, Wonosobo, harus menjadi pelajaran penting. Proyek geotermal di kawasan itu menimbulkan risiko serius, mulai dari pencemaran, gangguan kesehatan, hingga insiden ledakan sumur panas bumi di masa lalu.
Menurutnya, eksplorasi geotermal di Gunung Lawu berpotensi menimbulkan deforestasi, fragmentasi habitat, hingga kerusakan fungsi ekosistem hutan pegunungan.
“Pengeboran di lereng yang curam dan labil dapat memicu longsor. Sistem perakaran pohon akan terganggu dan debit mata air berpotensi menurun atau hilang. Di Dieng, warga juga sudah merasakan bagaimana sumur geotermal memengaruhi lingkungan sekitar dan menimbulkan insiden berbahaya,” imbuhnya.
Selain ancaman ekologis, Walhi Jateng juga menyoroti potensi rusaknya tatanan sosial dan budaya. Gunung Lawu selama ini menjadi ruang spiritual masyarakat Jawa. Komersialisasi dan eksploitasi kawasan dinilai dapat mengikis identitas kultural serta menimbulkan konflik sosial akibat perubahan tata ruang.
Dari sisi regulasi, proyek geotermal Lawu juga dipandang bermasalah. Gunung Lawu merupakan kawasan lindung, hutan konservasi, sekaligus daerah resapan air yang semestinya dijaga dari aktivitas ekstraktif berskala besar. Apalagi, wilayah Jateng saat ini dalam kondisi surplus energi listrik.
“Proyek geotermal Lawu bukan kebutuhan mendesak, melainkan kepentingan investasi yang dipaksakan,” paparnya.
Zalya menilai pemerintah tidak konsisten dalam isu transisi energi. Di satu sisi menggaungkan pembangunan berkelanjutan, namun di sisi lain justru mendorong proyek di kawasan rentan.
Sebagai solusi, Walhi mendorong pengembangan energi terbarukan skala kecil berbasis komunitas dan desentralisasi.
“Transisi energi harus berbasis komunitas, misalnya dalam bentuk koperasi energi. Dengan begitu, energi bersih bisa dihadirkan tanpa mengorbankan hutan Lawu yang memiliki fungsi ekologis, sosial dan spiritual tak tergantikan,” tandasnya.
Redaksi Energi Juang News
