Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Pembangunan fasilitas produksi gas alam cair (LNG) Tangguh baru di Teluk Bintuni, Papua Barat yang dioperasikan British Petroleum bukan mendatangkan keuntungan bagi alam Papua, tapi kemalangan.
Menurut temuan riset terbaru dari Recourse dan Trend Asia, proyek itu
telah merusak hutan mangrove terbesar di Asia Tenggara, sampai melepas jutaan ton emisi gas rumah kaca.
Laporan itu mengungkapkan emisi proyek LNG Tangguh diperkirakan mencapai 5 juta ton CO2e antara 2010–2015. Angka ini diprediksi meningkat menjadi 8 juta ton CO2e setelah Train 3 beroperasi dua tahun lalu.
Total emisi tersebut empat kali lebih besar dari Timor Leste pada 2022.
Trend Asia juga mencatat, ekspansi dengan pembangunan fasilitas ke-empat (Train 4) LNG Tangguh, serta penambahan kapasitas gas dalam dokumen ketenagalistrikan (RUPTL) 2025 berpotensi menambah kerusakan lingkungan. Asian Development Bank (ADB) telah mengonfirmasi adanya 11 hektare hutan mangrove yang dihancurkan guna pembangunan fasilitas tersebut.
Selain itu, ekspansi proyek tersebut juga memperlebar ketimpangan di Teluk Bintuni. Recourse dan Trend Asia mencatat persentase penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 26,99 persen pada 2024. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Jadi, proyek itu tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal.
Lantas, proyek yang merusak alam Papua dan memperparah ketimpangan ini didanai pihak mana?
Riset terbaru dari Recourse dan Trend Asia itu pun mencatat, proyek LNG Tangguh dibiayai oleh tiga bank pembangunan multilateral, yakni Asian Development Bank, International Finance Corporation, dan Asian Infrastructure Investment Bank.
Ketiga lembaga finansial dan perbankan itu terlibat dalam pengembangan proyek LNG Tangguh sejak 2005, dengan pinjaman langsung sebesar USD750 juta.
Untuk diketahui, Jepang dan Amerika Serikat adalah pemegamg saham terbesar Asian Development Bank. Kedua negara itu juga punya peran terbesar di International Finance Corporation.
Sementara China, menjadi pemegang saham terbesar di Asian Infrastructure Investment Bank.
Fakta ini menunjukkan pada kita, bahwa negara-negara yang memiliki ketegangan secara geopolitik seperti Amerika Serikat, Jepang dan China kompak mendukung proyek milik perusahaan Inggris yang merusak Papua.
Celakanya, pemerintah Indonesia menyetujui perusakan Papua itu.
Redaksi Energi Juang News
