Oleh : Esteria Tamba
(Penulis,Aktivis)
Survei terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengangkat fakta yang seharusnya membuat alarm bagi para pembuat kebijakan: mayoritas masyarakat justru lebih memilih beasiswa daripada program MBG.
Survei itu menambahkan bahwa ketika diberi pilihan, orang tua lebih memilih bantuan tunai atau dana pendidikan yang bisa fleksibel digunakan, daripada sekadar menerima “makanan bergizi gratis” yang kualitas dan kelayakannya masih dipertanyakan.
Hasil ini mengindikasikan bahwa MBG sebagai “program unggulan” bukanlah solusi pilihan rakyat, melainkan proyek dari atas yang dipaksakan. Jika rakyat lebih memilih beasiswa sesuatu yang langsung memperkuat akses Pendidikan maka jelas orientasi kebijakan MBG tidak sinkron dengan aspirasi publik.
Lebih jauh, survei Celios memperlihatkan bahwa 69% responden setuju MBG dilaksanakan secara bertahap untuk menjamin efektivitas dan kesiapan pelaksanaan. Angka ini bukan kecil itu adalah sinyal kuat bahwa masyarakat tidak ingin program besar berjalan tergesa-gesa tanpa kesiapan. Mereka ingin program yang realistis, bukan program “naik odong-odong” yang rentan kegagalan.
Dalam aspek pendanaan, Celios juga mencatat bahwa mayoritas masyarakat menolak penggunaan utang luar negeri untuk membiayai MBG. Sebanyak 83% responden menegaskan bahwa MBG harus dibiayai dari anggaran pemerintah domestik, bukan utang yang membebani APBN di masa depan. Ini menunjukkan bahwa rakyat sadar akan konsekuensi kebijakan fiskal dan memilih supaya program sosial tidak menjadi bom hutang.
Jika kita gabungkan semua temuan itu: penolakan terhadap MBG sebagai prioritas, keinginan agar program dijalankan bertahap, dan penolakan instrumen utang luar negeri maka dapat dipahami bahwa survei Celios bukan hanya kritik teknis, tetapi pernyataan politik rakyat. Rakyat tampak menolak MBG seperti bentuk “paket bantuan dari atas” yang belum diuji secara matang.
Namun, apakah pemerintah mendengarkan? Program MBG tetap dipaksakan dengan anggaran besar (Rp 71 triliun untuk 2025) dan target ambisius. Bahkan ada laporan bahwa alokasi beasiswa di beberapa kampus telah dikurangi hingga 50% karena harus memberi ruang anggaran untuk MBG.
Ini adalah efek langsung dari prioritas kebijakan yang salah: pendidikan yang selama puluhan tahun dianggap investasi masa depan, kini dikorbankan untuk program yang popular di papan kampanye.
Opini ini menuntut agar pemerintah berhenti sotoy menganggap bahwa “program rakyat” adalah sekadar membagikan barang tanpa memahami preferensi dan aspirasi rakyat itu sendiri. Jika rakyat memilih beasiswa dan fleksibilitas bantuan tunai, maka kebijakan harus digeser ke sana, bukan dipaksa memaksa mereka menerima porsi makan yang belum tentu layak atau aman.
Perspektif baru yang perlu dipopulerkan: kebijakan sosial tidak boleh bersifat paternalistik. Kebijakan yang baik harus berbasis riset, konsultasi publik, dan evaluasi terus-menerus bukan dipaksakan lewat slogan unggulan yang tidak diinginkan rakyat. Survei Celios adalah petunjuk nyata bahwa rakyat tolak MBG; jika pemerintah tetap keras kepala, maka pemerintah yang keluar dari representasi aspirasi rakyat, bukan rakyat yang gagal memahami kebijakan.
Akhirnya, penolakan masyarakat terhadap MBG bukan sekadar ketidakpercayaan pada program itu sendiri, tapi kecerdasan politik rakyat bahwa mereka lebih mengutamakan pendidikan, fleksibilitas, dan program yang “berdampak langsung” daripada simbol-simbol kebijakan prestige tanpa jaminan manfaat.
Bila pemerintah masih tetap memaksakan MBG tanpa mendengarkan rakyat, maka bukan “program unggulan” yang tercipta, melainkan kebijakan yang memisahkan elit dari rakyat, dan janji dari kenyataan.
Redaksi Energi Juang News
