Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Usulan Uni Eropa untuk memasukkan Pelabuhan Karimun, Indonesia, ke dalam daftar sanksi karena diduga menangani perdagangan minyak Rusia bukan sekadar isu teknis perdagangan internasional. Ia adalah sinyal politik yang serius—yang berpotensi menyerang kedaulatan Indonesia, baik di bidang politik maupun ekonomi.
Di tengah situasi geopolitik yang memanas akibat perang Rusia–Ukraina, Indonesia dihadapkan pada ujian penting: apakah ia akan tunduk pada tekanan eksternal, atau berdiri tegak dalam prinsip kedaulatan yang sejak awal digariskan para pendiri bangsa?
Uni Eropa dan Politik Sanksi Ekstrateritorial
Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir semakin agresif menggunakan instrumen sanksi ekonomi sebagai alat politik luar negeri. Sanksi terhadap Rusia diperluas tidak hanya kepada entitas Rusia, tetapi juga kepada pihak-pihak ketiga yang dianggap memfasilitasi perdagangan komoditas strategis seperti minyak.
Praktik ini dalam kajian hukum internasional kerap disebut sebagai secondary sanctions atau sanksi sekunder—yakni penerapan sanksi kepada negara atau entitas non-pihak konflik yang berinteraksi dengan negara yang disanksi. Masalahnya, sanksi jenis ini sering dipandang bermasalah karena memiliki sifat ekstrateritorial, melampaui yurisdiksi hukum Uni Eropa sendiri.
Baca juga : Setahun Dilantik, Dari Sumpah Jabatan ke Rompi Oranye
Secara teoretis, pendekatan ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara (state sovereignty) sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB. Kedaulatan berarti setiap negara memiliki otoritas penuh atas wilayah dan kebijakan ekonominya tanpa intervensi eksternal yang koersif.
Ketika pelabuhan di wilayah Indonesia diancam sanksi karena aktivitas perdagangan yang secara hukum nasional tidak melanggar, maka yang dipersoalkan bukan hanya perdagangan, melainkan hak Indonesia menentukan kebijakan ekonominya sendiri.
Karimun dan Hak Indonesia Menentukan Mitra Dagang
Karimun merupakan kawasan strategis di perairan Selat Malaka, sekaligus bagian dari zona perdagangan bebas Indonesia. Secara hukum, aktivitas perdagangan di pelabuhan tersebut tunduk pada regulasi nasional Indonesia, bukan pada regulasi Uni Eropa.
Dalam ekonomi politik internasional, terdapat perdebatan panjang antara kubu liberal dan realis. Kaum liberal berargumen bahwa interdependensi ekonomi membawa stabilitas.
Namun kaum realis seperti Hans Morgenthau menegaskan bahwa ekonomi kerap menjadi instrumen kekuasaan. Sanksi adalah bentuk economic statecraft—penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan politik.
Jika Uni Eropa benar-benar mendorong sanksi terhadap pelabuhan Indonesia, maka itu merupakan bentuk tekanan politik melalui instrumen ekonomi. Dampaknya bukan hanya reputasi perdagangan, tetapi juga potensi gangguan terhadap stabilitas ekonomi lokal dan nasional.
Ini menciptakan preseden berbahaya: bahwa kebijakan ekonomi Indonesia bisa “diatur” melalui ancaman pembatasan akses pasar Eropa.
Trisakti dan Kedaulatan Politik
Gagasan besar Soekarno tentang Trisakti menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Trisakti menegaskan tiga prinsip: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Prinsip pertama—berdaulat di bidang politik—berarti Indonesia tidak boleh menjadi subordinat kekuatan global mana pun. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno berulang kali menegaskan bahwa kemerdekaan politik bukan hanya bebas dari kolonialisme fisik, tetapi juga dari tekanan imperialisme baru dalam bentuk ekonomi dan diplomasi.
Sanksi eksternal yang memaksa Indonesia menyesuaikan kebijakan perdagangannya agar sejalan dengan kepentingan geopolitik Eropa berpotensi menjadi bentuk neo-colonial pressure. Jika Indonesia menerima begitu saja logika tersebut, maka prinsip kedaulatan politik menjadi tereduksi.
Prinsip kedua Trisakti—berdikari di bidang ekonomi—bukan berarti autarki atau menutup diri. Ia berarti memiliki posisi tawar dan kemandirian dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
Dalam teori ketergantungan (dependency theory), negara-negara berkembang sering kali terjebak dalam struktur ekonomi global yang timpang, di mana pusat (negara maju) memiliki kapasitas menentukan aturan, sementara periferi mengikuti.
Ketika Uni Eropa berupaya memasukkan entitas Indonesia ke dalam daftar sanksi karena dinamika konflik yang bukan merupakan konflik Indonesia, pola relasi pusat-periferi itu tampak nyata. Indonesia bukan pihak dalam konflik Rusia–Ukraina. Posisi politik luar negeri Indonesia selama ini konsisten pada prinsip bebas aktif.
Maka, memaksakan standar kebijakan geopolitik Eropa kepada Indonesia sama artinya dengan menggerus prinsip bebas aktif itu sendiri.
Pemerintah dan Ujian Kepemimpinan
Respons pemerintah Indonesia terhadap isu ini akan menjadi indikator sejauh mana Trisakti masih menjadi pedoman kebijakan luar negeri. Pemerintah harus tegas menyatakan bahwa setiap tuduhan atau dugaan pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme hukum internasional yang adil, bukan melalui tekanan sepihak.
Diplomasi aktif perlu ditempuh untuk menjelaskan posisi Indonesia, namun tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan. Indonesia dapat menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum nasional dan hukum internasional adalah satu-satunya standar yang relevan—bukan tekanan politik dari blok tertentu.
Jika pemerintah memilih bersikap lunak demi menghindari friksi dengan Uni Eropa, maka preseden ini akan membuka ruang bagi intervensi serupa di masa depan. Namun jika Indonesia berdiri tegak, maka ia tidak hanya membela satu pelabuhan, melainkan martabat politik dan ekonomi bangsa.
Jadi, usulan sanksi terhadap Karimun adalah ujian kedaulatan. Di tengah pusaran geopolitik global, Indonesia harus kembali pada fondasi ideologisnya sendiri.
Trisakti bukan slogan historis. Ia adalah kompas. Berdaulat di bidang politik berarti menolak tekanan koersif yang melampaui yurisdiksi. Berdikari di bidang ekonomi berarti mempertahankan hak menentukan mitra dan kebijakan perdagangan nasional.
Jika Indonesia gagal mempertahankan prinsip itu, maka yang tergerus bukan hanya reputasi pelabuhan di Karimun—melainkan makna kemerdekaan itu sendiri.
Redaksi Energi Juang News
