Energi Juang News, Jayapura– Dewan Gereja Papua bareng Koalisi Transformasi Masyarakat Sipil di Tanah Papua (Ko Masi) keras menentang kebijakan pemerintah. Mereka tuntut cabut operasi militer dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah itu.
Pernyataan Sikap di Jayapura
Kelompok ini sampaikan desakan pada pertemuan Jumat (20 Februari 2026) di Jayapura. Sebanyak 44 lembaga ikut gabung. Direktur LP3AP sekaligus Ketua Ko Masi, Siti Akmianti, pimpin suara itu.
Siti Akmianti bilang respons ini lahir dari militerisme, krisis kemanusiaan, dan perampasan sumber daya alam via PSN. “Kami mendesak Panglima TNI segera menarik seluruh anggota TNI yang ditempatkan di wilayah konflik sebagai guru, tenaga media, dan lain-lain dalam kebijakan negara sesuai pernyataan Panglima TNI pada tanggal 21 Maret 2024,” kata Akmianti dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Jumat, 20 Februari 2026.
Tuntutan Hukum dan HAM
Dewan Gereja Papua dan Ko Masi desak pemerintah cabut pendekatan militer di ranah sipil. Langkah itu langgar UUD 1945, UU HAM, dan UU Otonomi Khusus Papua. TNI serta TPNPB wajib patuhi Hukum Humaniter Internasional di zona konflik.
Mereka juga minta akses luas buat jurnalis asing dan Komisi Tinggi HAM PBB. Tujuannya, pantau langsung pelanggaran HAM di Papua.
Penolakan PSN dan Dialog
Koalisi tolak semua PSN karena rampas ruang hidup masyarakat adat. Kepala daerah, DPRP, dan MRP diminta tolak operasi militer plus PSN. Pemerintah pusat harus hentikan kebijakan yang rusak lingkungan dan hak hidup warga sipil.
“Kami juga meminta Pemerintah Republik Indonesia segera membuka ruang dialog dengan rakyat Papua untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan di tanah Papua,” ujar Akmianti.
Latar Kekerasan Terbaru
Desakan ini muncul pasca kekerasan berlanjut. Terbaru, TPNPB tembak dua pilot Smart Air di Bandara Korowai, Boven Digoel, Papua Selatan, pada 11 Februari 2026. Korban tewas: Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro.
Komnas HAM catat 115 kasus kekerasan di 2025: 130 tewas, 88 luka. Warga sipil dominasi korban. Tahun 2024, 85 kasus bunuh 71 orang.
Dukungan PGI Nasional
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) sebelumnya tolak PSN. Ketua Umum Jacklevyn Frits Manuputty kritik food estate di Merauke. Proyek itu korbankan lumbung pangan adat Papua.
Orang asli Papua bergantung ramu dan buru. Lumbung pangan picu degradasi ekologis parah. “Penguasaan lahan berskala besar menyebabkan deforestasi dan meminggirkan masyarakat adat,” kata Jacklevyn kepada Tempo di Jakarta Pusat, 5 Februari 2026.
