Energi Juang News, Jayapura– Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti meningkatnya tren kekerasan yang dilakukan prajurit TNI terhadap masyarakat sipil di Papua. Catatan mereka menunjukkan Papua masih menjadi wilayah dengan tingkat kekerasan tertinggi dibanding daerah lain di Indonesia.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyampaikan temuan tersebut dalam konferensi pers peluncuran dokumen Catatan Kegagalan Reformasi Sektor Keamanan dan Menguatnya Militerisme, Jumat (3/10/2025). “Kami melihat sejumlah kekerasan di Papua terus berulang, dan angkanya cenderung naik,” ujar Dimas.
Dalam periode Oktober 2024 hingga September 2025, KontraS mencatat setidaknya 23 peristiwa kekerasan melibatkan prajurit TNI di Papua. Angka ini menegaskan posisi Papua sebagai episentrum kekerasan aparat.
Dimas menjelaskan, peningkatan kasus berkaitan erat dengan kebijakan pengiriman prajurit organik maupun non-organik ke wilayah tersebut. Dalam satu tahun terakhir saja, ada 5.859 prajurit TNI ditugaskan, mulai dari menjaga perbatasan dengan Papua Nugini hingga mengawal proyek strategis nasional (PSN) seperti program food estate.
Menurutnya, orientasi pembangunan di Papua yang eksploitatif terhadap sumber daya alam turut memperparah konflik. “Baik pemerintahan Jokowi maupun pemerintahan Prabowo sama-sama melihat Papua sebagai daerah pembangunan yang dieksplorasi dan dieksploitasi sumber daya alamnya,” kata Dimas.
KontraS menilai, pendekatan keamanan berbasis militeristik justru memperbesar jumlah korban. Tidak hanya masyarakat sipil, aparat juga menjadi korban. Dalam catatan setahun terakhir, sedikitnya 5 prajurit TNI dan 13 anggota Polri tewas akibat konflik bersenjata maupun serangan balasan.
Meski eskalasi kekerasan semakin jelas, Dimas menyoroti minimnya respons politik. Hingga kini, belum ada institusi negara yang berinisiatif mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua. “Kami belum melihat ada respons dari Komisi I DPR RI sebagai mitra TNI untuk meninjau ekses kebijakan militeristik,” tegasnya.
KontraS mendesak pemerintah segera mengevaluasi total strategi keamanan di Papua. Mereka menekankan bahwa pendekatan represif hanya memperpanjang siklus kekerasan dan memperburuk penderitaan masyarakat sipil.
Redaksi Energi Juang News
