Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 menjadi tonggak penting dalam penguatan hak-hak konsumen di sektor telekomunikasi. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli konsumen tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh penyelenggara telekomunikasi.
Putusan ini tidak sekadar menyelesaikan sengketa norma, tetapi juga mengoreksi praktik bisnis yang selama bertahun-tahun menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dalam hubungan kontraktual dengan operator seluler.
Namun, sebagaimana banyak putusan pengadilan konstitusi di berbagai negara, efektivitas putusan sangat bergantung pada implementasinya. Tanpa aturan pelaksana yang jelas, putusan MK berpotensi menjadi kemenangan normatif yang tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik.
Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) perlu segera menerbitkan regulasi yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam melaksanakan putusan tersebut. Secara teoritis, kebutuhan akan regulasi pelaksana dapat dijelaskan melalui konsep legal certainty atau kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Lon L. Fuller. Dalam The Morality of Law, Fuller menjelaskan bahwa hukum yang baik bukan hanya harus benar secara substansi, tetapi juga dapat dijalankan karena memiliki aturan yang jelas, dapat dipahami, dan konsisten. Putusan pengadilan yang tidak diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional akan menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha maupun masyarakat.
Pandangan serupa juga dapat ditemukan dalam teori efektivitas hukum yang dikembangkan Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, bekerjanya hukum ditentukan oleh tiga unsur yang saling berkaitan, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Putusan MK telah memperkuat substansi perlindungan konsumen. Akan tetapi, tanpa dukungan struktur hukum berupa regulasi teknis dari pemerintah, substansi tersebut sulit diwujudkan dalam praktik pelayanan telekomunikasi.
Dari perspektif perlindungan konsumen, putusan MK juga sejalan dengan gagasan John F. Kennedy mengenai empat hak dasar konsumen, khususnya hak untuk memperoleh perlakuan yang adil (the right to be treated fairly). Konsumen telah membayar sejumlah uang untuk memperoleh manfaat berupa kuota internet. Ketika kuota tersebut dihapus secara sepihak hanya karena berakhirnya masa aktif, sementara manfaat ekonominya belum seluruhnya dinikmati, muncul ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Putusan MK pada dasarnya mengembalikan keseimbangan tersebut.
Meski demikian, putusan MK tidak dapat dimaknai bahwa seluruh kuota harus berlaku tanpa batas waktu. Mahkamah memberikan ruang agar penyelenggara menyediakan mekanisme yang memungkinkan sisa kuota tetap dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Di sinilah pentingnya kehadiran regulasi Komdigi.
Regulasi tersebut setidaknya perlu memuat beberapa prinsip pokok. Pertama, seluruh operator wajib menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan sisa kuota hasil pembelian tetap dapat digunakan setelah masa paket berakhir, misalnya melalui mekanisme perpanjangan, pengalihan ke paket berikutnya, atau skema lain yang tidak menghilangkan hak konsumen. Dengan demikian, operator tetap memiliki fleksibilitas dalam merancang model bisnis, tetapi tidak lagi dapat menghapus manfaat ekonomi yang telah dibeli pelanggan.
Kedua, regulasi harus menjamin bahwa implementasi putusan MK tidak dijadikan alasan untuk mengenakan biaya tambahan yang pada akhirnya justru mengurangi manfaat yang diterima konsumen. Akan sangat bertentangan dengan semangat putusan apabila operator mewajibkan pelanggan membayar biaya administrasi, biaya aktivasi, atau pungutan lain agar dapat menggunakan sisa kuotanya sendiri. Kebijakan semacam itu hanya akan mengubah bentuk kerugian konsumen tanpa menghilangkan substansi persoalan.
Dalam perspektif ekonomi regulasi, fenomena tersebut dikenal sebagai regulatory evasion, yakni kondisi ketika pelaku usaha secara formal mematuhi aturan, tetapi secara substantif mengalihkan beban kepada konsumen melalui mekanisme lain. Oleh karena itu, regulasi Komdigi harus dirancang secara komprehensif agar tidak membuka ruang bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan tujuan perlindungan konsumen.
Ketiga, regulasi perlu mewajibkan transparansi penuh kepada konsumen mengenai mekanisme penggunaan sisa kuota, masa berlaku, syarat dan ketentuan, serta konsekuensi apabila pelanggan memilih opsi tertentu. Transparansi merupakan prinsip utama dalam perlindungan konsumen sebagaimana dikenal dalam berbagai rezim hukum modern. Informasi yang jelas memungkinkan konsumen mengambil keputusan secara rasional dan mencegah munculnya klausula baku yang merugikan.
Regulasi yang jelas juga memberikan manfaat bagi industri telekomunikasi. Kepastian hukum menciptakan level playing field sehingga seluruh operator tunduk pada standar yang sama. Persaingan kemudian beralih pada kualitas layanan, inovasi, dan efisiensi, bukan lagi pada praktik bisnis yang memanfaatkan ketidakseimbangan informasi antara perusahaan dan pelanggan.
Komdigi memiliki posisi strategis untuk memastikan putusan MK tidak berhenti sebagai norma abstrak. Sebagai regulator sektor telekomunikasi, kementerian memiliki kewenangan menetapkan standar pelayanan, perlindungan pengguna, serta tata kelola penyelenggaraan telekomunikasi. Regulasi yang diterbitkan nantinya bukan sekadar melaksanakan putusan pengadilan, melainkan juga memperkuat tata kelola digital yang lebih berkeadilan.
Pada akhirnya, makna penting Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 terletak pada pengakuan bahwa kuota internet bukan sekadar angka dalam sistem operator, melainkan manfaat ekonomi yang telah dibeli konsumen. Hak tersebut tidak boleh hilang secara sepihak tanpa dasar yang adil. Kini bola berada di tangan Komdigi. Semakin cepat regulasi diterbitkan, semakin cepat pula kepastian hukum tercipta bagi konsumen maupun industri telekomunikasi.
Sebaliknya, keterlambatan hanya akan memperpanjang ketidakpastian, membuka ruang perbedaan interpretasi antarpenyelenggara, dan berpotensi mengurangi efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi. Sudah saatnya putusan tersebut diwujudkan dalam aturan yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan nyata bagi seluruh pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
