BerandaGoresan PenaJaga Hutan Kota UI, Pramono Anung Berani Menolak Mensos

Jaga Hutan Kota UI, Pramono Anung Berani Menolak Mensos

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Namun, tujuan sosial yang baik tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Pembangunan fasilitas pendidikan semestinya tidak harus mengorbankan ruang terbuka hijau seperti hutan kota, terlebih jika masih tersedia alternatif lokasi lain.

Dalam konteks inilah, sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menolak keinginan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf untuk membangun Sekolah Rakyat di kawasan hutan kota Universitas Indonesia (UI) menjadi penting untuk diperhatikan. Pramono menyatakan telah menawarkan dua lokasi alternatif kepada mensos, masing-masing sekitar dua hektare di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Bahkan, Pemprov DKI berencana mengembangkan kawasan Hutan Kota UI menjadi kebun raya.

Persoalan ini tidak seharusnya dibingkai sebagai pilihan antara pendidikan bagi masyarakat miskin dan pelestarian lingkungan. Keduanya merupakan kepentingan publik yang sama-sama penting. Negara berkewajiban menyediakan pendidikan yang layak, tetapi juga berkewajiban melindungi lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Pemikiran ekonom dan filsuf pembangunan E.F. Schumacher dalam Small Is Beautiful (1973) mengingatkan bahwa pembangunan tidak semestinya hanya diukur melalui pertumbuhan fisik dan pembangunan infrastruktur, melainkan juga melalui keberlanjutan kehidupan manusia dan alam. Sementara itu, konsep sustainable development yang dipopulerkan melalui laporan Brundtland Commission, Our Common Future (1987), menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya.

Dalam perspektif tersebut, mempertahankan Hutan Kota UI merupakan bagian dari tanggung jawab ekologis pemerintah. Hutan kota bukan sekadar hamparan pepohonan, melainkan ekosistem yang memiliki fungsi ekologis, sosial, pendidikan, dan konservasi. Mengembangkannya menjadi kebun raya bahkan berpotensi memperkuat fungsi edukasi lingkungan sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

Baca juga :  Kriminalisasi Petani di Maroangin: Negara dalam Bayang-Bayang Kapitalisme Agraria

Gagasan ini juga sejalan dengan pemikiran Elinor Ostrom dalam Governing the Commons (1990), yang menjelaskan pentingnya tata kelola sumber daya bersama secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dinikmati lintas generasi.

Pramono telah menawarkan jalan tengah dengan menyiapkan dua lokasi alternatif untuk Sekolah Rakyat di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Artinya, kebutuhan pembangunan sekolah tetap dapat diperjuangkan tanpa harus mengubah peruntukan kawasan hutan kota.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah semestinya melihat persoalan ini sebagai momentum membangun koordinasi yang lebih baik. Program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan harus berjalan beriringan dengan agenda perlindungan lingkungan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata berapa banyak gedung yang berhasil didirikan, melainkan seberapa besar pembangunan tersebut memberikan manfaat tanpa merusak sumber daya ekologis.

Hutan Kota UI sepatutnya dipertahankan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi, ruang edukasi, serta kebun raya. Sementara itu, Sekolah Rakyat tetap harus diwujudkan melalui pemanfaatan lahan alternatif.

Pendidikan adalah investasi masa depan, tetapi lingkungan hidup juga merupakan warisan masa depan. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, apalagi menjadikan salah satunya sebagai korban pembangunan.

Redaksi Energi Juang News

HD
HDhttps://energijuangnews.com/
Hidup Hanya Sekali, Maka Buatlah Berarti. Pimpinan Redaksi dari EnergiJuangNews.
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Recent Comments