BerandaGoresan PenaMembela Badak Ujung Kulon, Andra Soni Berani Melawan Hashim

Membela Badak Ujung Kulon, Andra Soni Berani Melawan Hashim

Ada kalanya keberanian seorang pemimpin justru diuji ketika ia harus mengambil sikap berbeda dari tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar di lingkungan politiknya sendiri. Dalam politik, ujian semacam ini bukan perkara sederhana. Sebab, loyalitas terhadap elite sering kali menjadi tekanan tersendiri bagi seorang pejabat publik. Demikianlah sikap Gubernur Banten Andra Soni yang menolak wacana pemindahan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Hal itu patut mendapatkan apresiasi, bukan semata-mata karena ia mempertahankan keberadaan satwa endemik kebanggaan Banten, melainkan juga karena keberaniannya menempatkan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan di atas kepentingan elite politik.

Wacana pemindahan badak jawa tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026. Hashim mengemukakan kekhawatiran bahwa potensi gempa bumi, tsunami, maupun aktivitas Gunung Anak Krakatau dapat mengancam kelangsungan hidup badak jawa di Ujung Kulon.

Namun, Andra Soni mengambil posisi berbeda. Ia secara tegas meminta agar tidak ada pihak yang mencoba-coba memindahkan badak jawa ke kawasan yang bukan habitat aslinya. Menurut Andra, Ujung Kulon merupakan tempat hidup sekaligus tempat berkembang biak badak bercula satu tersebut. Ia juga mengingatkan kematian Badak Mustofa setelah dipindahkan ke kawasan konservasi Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), yang masih berada di dalam kawasan Ujung Kulon.

Di sinilah sikap Andra menjadi menarik secara politik. Ia tidak sekadar menyampaikan keberatan teknis terhadap sebuah kebijakan konservasi. Ia memperlihatkan bahwa seorang gubernur semestinya memiliki keberanian untuk mempertahankan kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat, sekalipun harus berbeda pandangan dengan elite yang mempunyai kedudukan politik lebih tinggi.

Ada dimensi lain yang membuat sikap Andra Soni patut diapresiasi, yakni keberpihakannya terhadap aspirasi masyarakat Banten. Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi yang berada di wilayah administratif Banten. Kawasan tersebut juga memiliki hubungan historis, sosial, kebudayaan, dan identitas dengan masyarakat setempat, khususnya masyarakat Pandeglang.

Karena itu, kebijakan mengenai masa depan badak jawa semestinya tidak hanya diputuskan berdasarkan pertimbangan elite di tingkat nasional. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapat dan ikut menentukan arah kebijakan.

Pemikiran ini dapat dijelaskan melalui teori Democracy and the Wealth of Nations dalam perspektif demokrasi partisipatoris, maupun gagasan Elinor Ostrom tentang tata kelola sumber daya bersama (governance of the commons). Dalam karya-karyanya mengenai pengelolaan sumber daya bersama, Ostrom menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak selalu harus bertumpu pada keputusan yang terpusat. Kelembagaan lokal dan keterlibatan masyarakat dapat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Baca juga :  Bukan Turun Kelas, Kementerian BUMN Harus Dibubarkan

Dengan kerangka pemikiran tersebut, masyarakat Banten tidak sepatutnya diposisikan sebagai penonton ketika masa depan salah satu kekayaan ekologis daerahnya dipertaruhkan. Andra Soni patut diapresiasi karena memperlihatkan bahwa aspirasi masyarakat daerah layak diperjuangkan, bahkan ketika berhadapan dengan gagasan yang datang dari tokoh nasional yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Yang membuat sikap Andra semakin menarik adalah konteks politiknya. Andra Soni merupakan kader Partai Gerindra dan Ketua DPD Gerindra Banten. Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo merupakan tokoh penting di lingkungan Gerindra sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Dengan demikian, perbedaan sikap keduanya memiliki dimensi politik yang tidak bisa dilepaskan dari relasi internal partai.

Dalam tradisi politik yang terlalu menekankan kepatuhan kepada elite, perbedaan pandangan semacam ini terkadang dianggap sebagai bentuk ketidakloyalan. Padahal, demokrasi justru membutuhkan keberanian pejabat publik untuk menyampaikan kritik dan mempertahankan kepentingan masyarakat.

Di sinilah kita dapat menggunakan pemikiran Max Weber tentang Politik als Beruf atau Politics as a Vocation (1919). Weber membedakan etika keyakinan (Gesinnungsethik) dan etika tanggung jawab (Verantwortungsethik). Seorang pemimpin tidak cukup hanya berpegang pada loyalitas, niat baik, atau kepatuhan terhadap kehendak pihak yang memiliki kekuasaan. Ia harus mempertimbangkan konsekuensi nyata dari keputusan politiknya terhadap masyarakat.

Dalam konteks badak jawa, tanggung jawab seorang gubernur bukanlah sekadar menjaga hubungan baik dengan elite partai. Tanggung jawab utamanya adalah memastikan kepentingan masyarakat Banten, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan satwa endemik tidak dikorbankan oleh keputusan yang belum teruji secara ilmiah.

Andra Soni memperlihatkan bahwa menjadi kader partai tidak berarti harus kehilangan independensi dalam menjalankan mandat pemerintahan. Loyalitas kepada partai tidak boleh mengalahkan tanggung jawab kepada publik. Sebab, jabatan gubernur diperoleh melalui mandat politik rakyat, bukan semata-mata pemberian elite partai.

Pada akhirnya, sikap Andra Soni memberikan pelajaran penting tentang makna kepemimpinan dalam demokrasi. Seorang gubernur bukanlah sekadar perpanjangan tangan kepentingan pemerintah pusat ataupun kepentingan elite partai politik. Ia merupakan pemegang mandat rakyat yang harus berani memperjuangkan kepentingan daerahnya.

Redaksi Energi Juang News

HD
HDhttps://energijuangnews.com/
Hidup Hanya Sekali, Maka Buatlah Berarti. Pimpinan Redaksi dari EnergiJuangNews.
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Recent Comments