Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Data pemerintah menunjukkan hingga September 2025, program ini sudah menjangkau 23 juta penerima manfaat, termasuk ibu hamil, dengan target ambisius menyasar 82,9 juta penerima pada akhir tahun. Ada 7.477 dapur MBG (SPPG) yang beroperasi di berbagai desa, kecamatan, dan kabupaten, dengan anggaran fantastis Rp171 triliun tahun ini, dan Rp335 triliun pada 2026. Di atas kertas, ini adalah program yang indah membangun ketahanan gizi sekaligus membuka lapangan kerja.
Namun, kenyataan di lapangan jauh dari ideal. Di berbagai daerah, muncul dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam pengelolaan dapur MBG. Sejumlah laporan media mengungkapkan, legislator daerah bukan hanya menjadi pengawas, tetapi juga ikut mengelola bahkan memiliki dapur MBG. Ini jelas menimbulkan konflik kepentingan: bagaimana mungkin seorang anggota dewan, yang seharusnya mengawasi jalannya program, justru ikut menjadi eksekutor?
Kepala BGN Dadan Hindayana berdalih bahwa kemitraan dapur MBG terbuka untuk semua pihak. Tapi dalih ini justru menegaskan masalahnya: tanpa aturan ketat dan pengawasan independen, MBG rawan berubah menjadi ladang bisnis baru bagi elite politik. Uang rakyat yang seharusnya menggerakkan ekonomi UMKM lokal justru berpotensi mengalir ke kantong politisi atau jaringan bisnis mereka.
Kasus seperti yang terjadi di Ciamis dan Takalar memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan: legislator ikut cawe-cawe mengurus proyek MBG. Jika tren ini dibiarkan, program yang seharusnya memperkuat rakyat justru menjadi instrumen patronase politik, sarana mencari rente, dan memperdalam ketimpangan. Bukannya memperkuat ekonomi desa, program ini bisa jadi justru mematikan UMKM yang tidak memiliki akses politik.
Pemerintah harus ingat bahwa program sebesar ini akan menentukan arah kepercayaan publik. Transparansi dan akuntabilitas mutlak. Mekanisme tender dapur MBG harus mengutamakan UMKM lokal secara terbuka dan adil, bukan diberikan kepada pihak yang punya kedekatan politik. DPR, KPK, hingga BPK perlu turun tangan memastikan dana ratusan triliun itu tidak jadi bancakan.
Program MBG bisa menjadi warisan baik jika benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Tapi jika dibiarkan menjadi arena bancakan elite, ia hanya akan menambah daftar panjang skandal korupsi dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Kita butuh MBG yang menggerakkan dapur rakyat, bukan dapur kekuasaan.
Redaksi Energi Juang News
