Energi Juang News, Dompu-Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Fraksi Golkar, Efan Limantika, terancam dijemput paksa oleh pihak kepolisian setelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Polres Dompu terkait kasus yang kini tengah dalam penyidikan.
Hal ini terungkap dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-3 ke-3 tertanggal 22 September 2025, yang menyatakan bahwa penyidik akan segera melakukan koordinasi dengan Polda NTB guna menempuh langkah upaya paksa.
“Penyidik akan menerbitkan surat perintah membawa atas nama Efan Limantika agar segera dihadapkan ke penyidik,” tulis SP2HP yang diterima oleh kuasa hukum pelapor.
Sebelumnya, Efan dijadwalkan untuk memberikan keterangan pada Senin, 21 September 2025. Namun, yang bersangkutan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang sah, sehingga dinilai tidak kooperatif dalam proses hukum.
Langkah ini menjadi sorotan publik karena Efan merupakan salah satu anggota legislatif aktif dari partai besar. Publik pun mempertanyakan sejauh mana penegakan hukum dapat berjalan tanpa intervensi politik.
Menyikapi perkembangan kasus ini, Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) NTB menyatakan sikap tegas agar aparat penegak hukum tidak gentar dalam menangani perkara yang melibatkan pejabat publik.
“Kami akan terus mengawal proses ini sampai tuntas. Tidak boleh ada yang kebal hukum, meski ia seorang pejabat daerah,” ujar Rizal, Ketua PW SEMMI NTB, dalam keterangannya di Dompu.
PW SEMMI juga meminta agar seluruh proses dilakukan secara transparan dan profesional, demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Dengan masuknya perkara ini ke tahap koordinasi antar institusi kepolisian, spekulasi publik terus berkembang. Masyarakat menanti apakah Efan Limantika akan benar-benar dijemput paksa, atau justru kekuatan politik akan kembali bermain dalam proses penegakan hukum.
Apapun hasilnya, kasus ini menjadi ujian serius bagi integritas aparat hukum di NTB serta komitmen semua pihak terhadap prinsip keadilan.
