Esteria Tamba
(Aktivis,Penulis)
Sebuah manuver politik yang penuh ironi dan menabrak akal sehat baru saja dipertontonkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Keputusan untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional secara bersamaan dengan Gus Dur dan Marsinah adalah sebuah komedi tragis yang menertawakan sejarah dan menginjak-injak nalar publik. Ini bukan langkah rekonsiliasi, melainkan sebuah tindakan irasional yang secara terang-terangan menyamakan predator dengan mangsanya.
Bagaimana mungkin akal sehat menerima penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto, seorang arsitek rezim Orde Baru yang tangannya berlumuran darah, bersamaan dengan Marsinah? Marsinah adalah simbol perlawanan kaum buruh yang paling getir. Ia seorang aktivis yang diculik, disiksa secara brutal, dan dibunuh pada Mei 1993 setelah memimpin unjuk rasa menuntut upah layak.
Kematian Marsinah adalah bukti nyata dari kekejaman aparatus militeristik yang dibangun dan dilestarikan oleh Soeharto untuk membungkam siapa saja yang berani menentang. Menempatkan nama Soeharto di samping Marsinah dalam daftar pahlawan bukan hanya tidak logis, tetapi juga sebuah penghinaan besar terhadap perjuangan dan nyawa yang hilang sia-sia di bawah rezim tersebut.
Di sisi lain, ada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, figur yang sepanjang hidupnya menjadi antitesis dari politik monolitis dan represif ala Soeharto. Bahkan sejak dekade 1980-an, Gus Dur telah menjadi salah satu suara oposisi yang paling berani, menentang sektarianisme agama yang sering kali dimanfaatkan oleh rezim untuk melanggengkan kekuasaan.
Ketika banyak tokoh memilih diam atau berkompromi, Gus Dur secara konsisten berdiri di garis depan perlawanan, menyuarakan demokrasi dan pluralisme sebagai tandingan dari otoritarianisme Soeharto. Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto dan Gus Dur dalam satu tarikan napas adalah upaya absurd untuk mencuci dosa-dosa sejarah dan menciptakan narasi palsu seolah-olah keduanya berada di sisi yang sama.
Keputusan Prabowo ini jelas tidak lahir dari pertimbangan sejarah atau penghargaan tulus terhadap kepahlawanan, melainkan dari kalkulasi politik murahan. Ini adalah strategi “sapu jagat” yang berusaha merangkul semua faksi: menyenangkan para loyalis Orde Baru, sekaligus mencoba mengambil hati para aktivis pro-demokrasi dan kaum Nahdliyin.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tindakan ini membuktikan bahwa negara, di bawah kepemimpinan Prabowo, sedang mengalami krisis nalar yang parah. Ia mengorbankan kebenaran sejarah demi stabilitas politik semu.
Pada akhirnya, penganugerahan gelar pahlawan yang kontradiktif ini hanya akan mendegradasi makna “pahlawan” itu sendiri. Gelar itu menjadi kosong, kehilangan bobot moralnya, dan berubah menjadi sekadar alat politik transaksional.
Ini adalah preseden berbahaya yang menunjukkan bahwa sejarah bisa dengan mudah dibengkokkan oleh penguasa yang irasional, dan kita sebagai publik dipaksa untuk menelan sebuah narasi absurd yang menyakitkan. Perjuangan Marsinah dan Gus Dur adalah perjuangan melawan tiran, bukan untuk disandingkan dengannya.
Redaksi Energi Juang News
