Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Pengakuan jujur Aurelie Moeremans dalam memoar Broken Strings tentang pengalamannya sebagai korban child grooming sejak usia 15 tahun bukan sekadar kisah pribadi, tetapi refleksi dari fenomena sosial yang sangat berbahaya dan sering kali tersembunyi. Dalam buku yang viral ini, Aurelie menjelaskan bagaimana ia perlahan dikontrol, dimanipulasi, dan berada di bawah dominasi seorang pria dewasa — sebuah pola khas child grooming yang sering kali sulit dikenali hingga korban sudah terjerat dalam hubungan yang merusak.
Child Grooming sebagai Masalah Struktural, Bukan Sekadar Individual
Menurut definisi psikolog klinis, child grooming adalah proses manipulatif di mana pelaku dewasa membangun relasi khusus dengan anak atau remaja dengan tujuan mengeksploitasi mereka, biasanya secara seksual atau emosional. Proses ini sering kali terjadi bertahap, dimulai dari pendekatan yang tampak biasa hingga menjadi relasi kuasa yang timpang yang melemahkan kemampuan korban untuk melihat perlakuan tersebut sebagai kekerasan.
Baca juga : Respons Pengakuan Aurelie Moeremans, GMNI Bogor: Child Grooming Khianati Pancasila!
Dalam konteks teori Relasi Kekuasaan (Power Relations) yang dikemukakan dalam sosiologi dan psikologi sosial, hubungan antara pelaku grooming dan korban bukanlah interaksi setara. Pelaku menggunakan differensial power — perbedaan usia, status, dan otoritas — untuk memanipulasi dan mengontrol kehidupan emosional, sosial, bahkan komunikasi korban.
Ketika kekuasaan ini dibiarkan tanpa regulasi atau pengawasan, hubungan yang tampak “peduli” bisa berubah menjadi alat eksploitasi. Pengakuan Aurelie membuka tabir relasi kuasa inilah dan menunjukkan bahwa grooming bukan hanya peristiwa isolatif, tetapi hasil dari konstruksi sosial yang membiarkan kaum dewasa mendominasi ruang kehidupan anak.
Trauma yang Tertunda
Dalam psikologi trauma, ada fenomena yang disebut delayed emotional processing di mana pengalaman kekerasan yang dialami masa remaja baru dipahami dan terasa dampaknya ketika korban sudah dewasa. Aurelie sendiri menyatakan bahwa baru seiring waktu ia memahami dampak manipulasi itu sebagai grooming, bukan sekadar hubungan biasa.
Pengalaman semacam ini sering kali tidak diakui korban sebagai kekerasan karena pelaku membingkai hubungan itu sebagai “perhatian” atau “kasih sayang”.
Teori identitas dan trauma sosial juga menunjukkan bahwa karena stigma, korban sering terdiam dan “menyimpan” pengalaman traumatisnya.
Ketika korban berani bersuara, seperti yang dilakukan Aurelie, ia membantu mengurangi stigma yang membungkam penyintas dan membuka ruang dialog publik. Itu penting karena dalam banyak kasus child grooming, korban tidak hanya menderita secara pribadi tetapi juga terkucilkan secara sosial.
Peran Negara Sebagai Pelindung Anak: Kewajiban Normatif dan Praktis
Negara memiliki kewajiban normatif dan praktis untuk melindungi anak dari kekerasan — termasuk kekerasan psikologis dan seksual yang merupakan inti dari grooming. Dalam berbagai teori hak asasi manusia dan perlindungan anak, negara dianggap sebagai pelindung utama dari ancaman yang tidak jelas namun sistemik seperti child grooming.
Ketika pengalaman pribadi seperti yang dibagikan Aurelie menjadi bahan perbincangan publik dan viral, ini membuka peluang bagi negara untuk bertindak, misalnya:
- Meningkatkan literasi publik tentang grooming di sekolah, media, dan komunitas.
- Menguatkan sistem hukum dan mekanisme pelaporan untuk kasus grooming, termasuk memastikan akses bagi korban untuk mencari keadilan dan perlindungan.
- Menjalankan program pencegahan terstruktur yang melibatkan orang tua, guru, pelajar, dan sektor kesehatan mental.
Contoh langkah awal sudah terlihat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi buku ini karena membantu edukasi publik tentang grooming dan menegaskan sifat manipulatif dari kekerasan ini. Namun apresiasi publik perlu diikuti oleh tindakan konkret negara yang lebih sistematis dan berkesinambungan, bukan hanya kampanye insidental.
Jadi, pengakuan Aurelie tidak boleh berhenti sebagai viral narasi, tetapi harus menjadi katalis bagi kebijakan publik yang berkelanjutan. Ketika korban bersuara, masyarakat menerima insight berharga tentang modus grooming dan pola kekerasan yang sering tak terlihat.
Negara perlu menangkap momentum ini untuk:
- Memperkuat regulasi perlindungan anak
- Menetapkan standar pendidikan seksual dan relasi sehat di sekolah
- Meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum untuk menangani kasus grooming secara profesional, cepat, dan sensitif
Ini bukan hanya soal mengadili pelaku, tetapi membangun lingkungan yang menolak normalisasi perilaku manipulatif terhadap anak.
Maka, pengakuan Aurelie Moeremans dalam Broken Strings adalah panggilan moral dan politis bagi negara Indonesia untuk bergerak dari sekadar empati terhadap korban, menjadi tindakan struktural pemberantasan child grooming.
Ini bukan hanya kisah individu yang viral, tetapi pendorong untuk reformasi pendidikan, hukum, dan budaya perlindungan anak.
Negara perlu meresponnya bukan hanya sebagai fenomena media, melainkan sebagai masalah sosial serius yang memerlukan kebijakan tegas, edukasi publik yang konsisten, dan perhatian psikologis bagi korban masa lalu, sekarang dan masa depan.
Redaksi Energi Juang News
