Pulau Sumatera, Sabtu pagi (23/5/2026), mendadak seperti “mati”. Dari Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh, jutaan jiwa terlempar dalam kegelapan berjam-jam. Masyarakat kembali mempertanyakan: apakah warga di luar Pulau Jawa dianggap kelas dua dalam hal akses energi?
Kronologi Gangguan: dari Cuaca ke Efek Domino
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permintaan maaf. Ia menjelaskan bahwa indikasi awal gangguan kelistrikan massal dipicu cuaca buruk pada transmisi 275 KV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi. Gangguan itu membuat sistem transmisi keluar dari jaringan.
“Guncangan terjadi pada sejumlah pembangkit. Di beberapa wilayah terjadi oversupply karena beban hilang mendadak. Di wilayah lain justru defisit daya,” jelas Darmawan. Kondisi ini menimbulkan efek domino dari Jambi, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.
PLN mengakui bahwa pemulihan memakan waktu. Pembangkit hidro dan gas butuh 5-15 jam, sementara PLTU batu bara memerlukan waktu lebih lama karena harus memanaskan air menjadi uap. Namun, di balik penjelasan teknis itu, tersimpan kesalahan fatal.
Kesalahan Fatal: Bukan Sekadar “Cuaca”
Jika cuaca adalah pemicu, maka ketiadaan sistem redundansi adalah akar masalah. Sumatera, yang menyumbang lebih dari 20% PDB nasional, masih memiliki sistem transmisi “tulang punggung tunggal” yang rapuh. Ketika satu ruas tumbang, separuh pulau ikut padam.
Data Kementerian ESDM (2024) menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi di Sumatera memang tinggi (99,8%), tetapi indeks keandalan jaringan (SAIDI) di luar Jawa masih 3 kali lebih buruk dibanding Jawa. Ini membuktikan adanya diskriminasi infrastruktur.
- Kapasitas cadangan listrik Jawa mencapai 30%, sementara Sumatera hanya 15% (Data PLN Statistik 2025).
- Anggaran pemeliharaan transmisi di luar Jawa rata-rata 40% lebih rendah per km dibanding Jawa (ICCTD, 2025).
- Dalam 3 tahun terakhir, 75% pemadaman massal terjadi di luar Jawa, meski konsumsi listriknya hanya 30% nasional.
Masyarakat Sumatera berhak bertanya: mengapa proyek-proyek strategis seperti Green Enabling Transmission Line lebih dulu rampung di Jawa, sementara Sumatera masih bergantung pada jaringan rentan buatan 1980-an?
Krisis Kepercayaan pada Transisi Energi
Peristiwa ini memicu krisis kepercayaan yang lebih dalam. Masyarakat mulai skeptis terhadap narasi transisi energi hijau. Bagaimana mungkin beralih ke EBT jika infrastruktur eksisting saja tidak andal?
Data survei LSI Mei 2026 (pra-padam) menunjukkan: 67% masyarakat Sumatera merasa PLN tidak siap menghadapi gangguan cuaca ekstrem. Pasca padam, kepercayaan merosot menjadi 31%. Publik menganggap transisi energi hanya jargon untuk Pulau Jawa.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, Darmawan meminta maaf dan menyebut pemulihan sebagian telah berjalan. Namun, tanpa perbaikan sistemik redundansi jaringan, peningkatan anggaran pemeliharaan, dan pemerataan investasi pemadaman seperti ini akan terus berulang.
Jika pemerintah serius dengan transisi energi, mulai perlakukan warga Sumatera sama seperti warga Jawa. Bukan dengan maaf, tapi dengan tindakan nyata. Karena kegelapan di Sumatera bukan hanya soal listrik padam, tapi juga padamnya keadilan energi.
Oleh: Esteria Tamba
(Mahasiswa, Penulis)
