Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat, yang berbuah polemik penilaian pada babak final, ketika jawaban peserta yang substansinya benar justru dinilai salah oleh dewan juri, tidak bisa dipandang sekadar kesalahan teknis biasa. Peristiwa itu merupakan alarm serius bagi MPR RI untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem perlombaan, mekanisme penjurian, hingga tata kelola keberatan peserta.
Jika tidak dievaluasi secara menyeluruh, kegiatan yang semestinya menjadi sarana pendidikan demokrasi dan penguatan nilai kebangsaan justru berpotensi melahirkan ketidakpercayaan generasi muda terhadap prinsip keadilan dan objektivitas. Lebih dari itu, MPR RI bisa dibilang ‘nanar’ akan kebenaran.
Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah video final LCC Empat Pilar Kalbar viral di media sosial. Dalam sesi rebutan, peserta dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jawaban peserta dinilai keliru oleh juri dengan alasan artikulasi kurang jelas, padahal substansi jawaban dinilai sama dengan jawaban peserta lain yang kemudian justru memperoleh poin penuh.
Kontroversi itu memicu protes peserta dan kritik luas dari masyarakat.
Dalam perspektif teori keadilan prosedural (procedural justice) yang dikembangkan Tom R. Tyler, legitimasi suatu institusi sangat bergantung pada persepsi publik terhadap keadilan proses, bukan hanya hasil akhir. Ketika peserta lomba merasa diperlakukan tidak adil, maka kepercayaan terhadap institusi penyelenggara ikut menurun.
Teori ini relevan karena LCC Empat Pilar bukan hanya kompetisi biasa, melainkan forum pendidikan politik dan kebangsaan yang membawa nama lembaga tinggi negara. Jika proses penilaiannya dianggap bias atau tidak konsisten, maka pesan moral yang diterima peserta justru bertolak belakang dengan nilai demokrasi yang ingin diajarkan.
Selain itu, filsuf politik John Rawls dalam konsep “justice as fairness” menegaskan bahwa keadilan harus hadir melalui aturan yang diterapkan secara konsisten kepada semua pihak. Dalam konteks LCC Empat Pilar, konsistensi penilaian menjadi syarat utama agar seluruh peserta merasa memperoleh perlakuan setara. Ketika dua jawaban yang substansinya sama diperlakukan berbeda, publik akan mempertanyakan integritas sistem penjurian itu sendiri.
MPR RI memang telah menyampaikan permintaan maaf dan melakukan penelusuran internal. Bahkan, sejumlah juri dan MC dinonaktifkan sebagai bentuk tindak lanjut atas polemik tersebut.
Namun langkah itu belum cukup apabila tidak dibarengi reformasi sistemik. Evaluasi total harus mencakup standardisasi penilaian, mekanisme rekaman ulang atau video review, prosedur banding peserta, hingga peningkatan kompetensi dewan juri dalam memahami prinsip objektivitas dan pedagogi pendidikan.
Dalam dunia pendidikan modern, evaluasi berbasis transparansi merupakan standar penting. Banyak kompetisi akademik internasional menerapkan sistem verifikasi audio-video untuk menghindari sengketa penilaian.
Bahkan dalam olahraga, teknologi Video Assistant Referee (VAR) dihadirkan untuk meminimalkan kesalahan manusia. Ironis apabila lomba yang membawa semangat Empat Pilar justru tidak memiliki mekanisme koreksi yang memadai ketika terjadi perdebatan penilaian.
Lebih jauh, polemik ini juga menyangkut aspek psikologis peserta didik. Dalam teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, remaja membangun pemahaman tentang keadilan melalui pengalaman konkret terhadap aturan sosial. Ketika siswa yang merasa benar justru disalahkan tanpa ruang klarifikasi yang adil, maka yang terbentuk bukan pendidikan demokrasi, melainkan pengalaman tentang dominasi otoritas.
Ini berbahaya karena dapat menumbuhkan sinisme generasi muda terhadap institusi negara.
Karena itu, MPR RI perlu menjadikan insiden di Kalimantan Barat sebagai momentum pembenahan menyeluruh. LCC Empat Pilar seharusnya menjadi ruang pendidikan yang menanamkan nilai kejujuran, objektivitas, sportivitas, dan penghormatan terhadap argumentasi rasional.
Semua itu hanya mungkin terwujud apabila sistem penilaiannya transparan dan akuntabel.
Generasi muda tidak hanya belajar dari materi Empat Pilar yang dihafalkan dalam lomba, tetapi juga dari bagaimana negara memperlakukan mereka secara adil. Jika prosesnya tidak mencerminkan nilai demokrasi, maka substansi pendidikan kebangsaan kehilangan makna.
Evaluasi total menjadi keharusan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi dan kepercayaan publik terhadap pendidikan kebangsaan tetap terjaga. Selain itu, lembaga tinggi negara semacam MPR tak boleh nanar pada sesuatu yang benar.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Redaksi Energi Juang News
