Peristiwa tragis yang menimpa dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni, atau dokter Icha, telah menarik perhatian publik secara luas dan menyisakan duka mendalam bagi dunia medis Indonesia. Kasus ini bermula dari dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) terhadap dokter Icha saat ia sedang bertugas di IGD RS Leona. Ketiga anggota tersebut adalah Veronika Lake (PDIP), Norbertus Tubani (PKB), dan Therensius Lazakar (Golkar).
Kejadian ini tidak sekadar menjadi persoalan hukum individu, melainkan sebuah ujian besar bagi integritas partai politik di Indonesia. Hingga saat ini, terlihat adanya disparitas dalam merespons dugaan pelanggaran etik yang melibatkan kadernya. PDI Perjuangan (PDIP) telah mengambil langkah konkret dengan menonaktifkan Veronika Lake selama proses hukum berlangsung. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab internal partai agar proses hukum di kepolisian dapat berjalan secara objektif.
Langkah tegas PDIP ini patut diapresiasi sebagai standar penegakan disiplin organisasi di tengah kasus yang melibatkan nyawa manusia. Namun, di sisi lain, sikap yang ditunjukkan oleh Partai Golkar dan PKB justru memunculkan tanda tanya besar di ruang publik. Hingga saat ini, belum terdapat informasi mengenai respons atau tindakan disipliner yang serupa dari kedua partai tersebut terhadap anggotanya yang juga dipanggil oleh pihak kepolisian.
Dalam konteks etika politik, partai politik memiliki peran krusial sebagai instrumen pendidikan politik dan penjaga marwah demokrasi. Ketiadaan tanggapan atau kelambatan dalam merespons dugaan tindakan yang tidak etis seperti dugaan intimidasi dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol dapat dipersepsikan oleh masyarakat sebagai bentuk pembiaran atau lemahnya pengawasan partai terhadap anggotanya. Publik tentu menuntut agar setiap partai politik menunjukkan komitmen yang sama tingginya terhadap keadilan, tanpa memandang afiliasi atau posisi politik oknum yang terlibat.
Penting untuk dipahami bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi legislatif dan partai politik sangat bergantung pada bagaimana mereka merespons krisis. Kematian dokter Icha harus menjadi momentum bagi seluruh partai politik untuk melakukan evaluasi mendalam mengenai rekrutmen dan pembinaan kader.
Transparansi dan ketegasan dalam menegakkan aturan internal bukan hanya demi menjaga citra partai, melainkan sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap profesi tenaga medis dan hak asasi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang beradab.
Pada akhirnya, keadilan bagi dokter Icha tidak hanya ditentukan oleh putusan hukum nantinya, tetapi juga oleh bagaimana institusi-institusi politik menempatkan etika di atas kepentingan pragmatis. Publik akan terus mengawasi, menunggu sikap nyata dari partai-partai yang hingga kini masih memilih diam.
Oleh: Esteria Tamba
(Mahasiswa, Penulis)
