Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Rumor merger antara Grab dan GoTo telah memicu kekhawatiran di kalangan ekonom dan pelaku industri digital Indonesia. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, merger ini bukan sekadar isu bisnis, melainkan menyangkut kepentingan jangka panjang Indonesia di bidang ekonomi digital, kedaulatan data, dan struktur pasar.
GoTo, sebagai perusahaan dengan basis data ekonomi digital terbesar di Indonesia, telah menjadi simbol kedaulatan digital nasional. Jika merger ini terjadi, dominasi asing di sektor digital strategis Indonesia akan semakin kuat, memicu pesimisme terhadap kemampuan startup lokal untuk bersaing secara mandiri tanpa dukungan atau proteksi kebijakan.
Merger ini berpotensi mempengaruhi nasib sekitar 10 juta mitra driver dan jutaan UMKM di ekosistem bisnis ojek daring. Rumor merger Grab dengan GoTo tidak boleh mengancam kedaulatan data nasional atau dominasi pasar oleh perusahaan digital asing.
Pemerintah Indonesia perlu bersikap proaktif dan hati-hati dalam menyikapi rumor merger ini. Pemerintah harus memastikan regulasi perlindungan data dan transaksi agar data pengguna Indonesia tidak dikuasai sepenuhnya oleh entitas asing. Pemerintah juga perlu mengeksplorasi opsi kebijakan nasionalisasi sebagian atau golden share untuk mempertahankan kontrol atas aset digital strategis Indonesia.
Dalam konteks ini, prinsip Bung Karno tentang kedaulatan dan berdikari menjadi sangat relevan. Merger ini dapat dianggap sebagai bentuk neo-kolonialisme digital, di mana perusahaan asing menguasai sektor strategis Indonesia melalui akuisisi perusahaan lokal. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan sebagai wasit yang aktif, bukan sekadar penonton, dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia.
Pemerintah perlu mendorong pengembangan ekosistem startup lokal melalui BUMN ventura, dana abadi startup, dan insentif fiskal. Tujuannya agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar asing, tetapi juga pemain utama di ekonomi digital global.
Dengan demikian, merger Grab-GoTo harus disikapi dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan strategis di sektor ekonomi digital.
Redaksi Energi Juang News
