Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Belakangan ini, publik Indonesia dihebohkan oleh kabar sejumlah artis dan influencer seperti Jennifer Coppen, Erika Carlina, dan Lina Mukherjee yang terbuka mengenai kehamilan mereka di luar pernikahan. Meskipun sebagian netizen memberikan dukungan atas keberanian mereka untuk bertanggung jawab, tak sedikit pula yang mencerca habis-habisan. Fenomena ini memunculkan kembali diskusi panjang tentang hamil di luar nikah topik yang masih dianggap tabu dalam masyarakat Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi norma budaya Timur.
Indonesia memang memiliki fondasi hukum dan moral yang kuat dalam mengatur pernikahan dan keluarga. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam kerangka ini, hubungan seksual di luar ikatan pernikahan dianggap menyalahi norma, baik dari sisi hukum positif, agama, maupun budaya. Namun kenyataan sosial hari ini menunjukkan, bahwa perubahan gaya hidup, keterbukaan media, dan pola hubungan antarindividu telah berubah jauh dari era sebelumnya.
Yang perlu ditekankan adalah, meskipun tindakan hamil di luar nikah dianggap tidak sesuai norma oleh sebagian masyarakat, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak anak yang dilahirkan dari kondisi tersebut.
Menurut Pasal 25 ayat (2) Deklarasi Universal HAM 1948, semua anak, baik yang lahir dalam maupun di luar pernikahan, berhak atas perlindungan sosial yang sama. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Tidak boleh ada diskriminasi.
Realitas sosial kita hari ini memang menghadirkan paradoks. Di satu sisi, masyarakat masih terpaku pada dogma yang kaku. Di sisi lain, dinamika sosial dan gaya hidup anak muda berubah cepat. Dalam situasi ini, negara memegang peran sentral: bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dan ruang edukasi moral yang adaptif dan manusiawi. Perlu ada pembedaan antara mengedukasi dan menghukum. Menjadi seorang ibu di luar nikah tidak seharusnya serta merta dilabeli aib, karena bisa jadi perempuan tersebut memilih bertanggung jawab atas hidup yang telah dikandungnya.
Namun, membuka ruang toleransi bukan berarti melegalkan perbuatan. Penting untuk tetap menanamkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab dalam kehidupan seksual dan keluarga, terutama kepada generasi muda. Sistem pendidikan formal dan non-formal harus lebih progresif dan terbuka dalam mengajarkan seksualitas, kesehatan reproduksi, serta tanggung jawab sosial dan hukum yang menyertainya. Dengan edukasi yang baik, diharapkan kehamilan yang tidak direncanakan dapat diminimalisasi.
Stigma sosial yang terus-menerus menempel pada perempuan yang hamil di luar nikah harus dikikis. Bukan hanya karena itu tidak manusiawi, tetapi karena ia berpotensi mengabaikan hak dasar anak dan memperparah beban psikologis ibu. Sebaliknya, peran negara dan masyarakat harus diarahkan untuk mendampingi, melindungi, dan membimbing.
Diskursus ini bukan tentang membenarkan atau menyalahkan, tetapi menyadari kompleksitas manusia sebagai makhluk sosial dan spiritual. Mari jadikan ini sebagai momentum untuk mendorong pemahaman yang lebih inklusif dan adil, di mana moralitas tidak menjadi alat menghakimi, tetapi dasar membangun empati dan tanggung jawab bersama.
Redaksi Energi Juang News
