Oleh : Esteria Tamba
(Penulis,Aktivis)
Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengusung ide pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan kapasitas awal sekitar 500 MW sebagai bagian dari strategi transisi energi dan penekanan emisi karbon. Namun rencana ini harus ditolak dengan tegas bukan hanya karena teknis, tapi karena PLTN mengandung risiko sistemik dan inkonsistensi kebijakan yang jauh lebih besar daripada janji listrik bersih.
Greenpeace Indonesia secara konsisten memperingatkan bahwa PLTN adalah simbol kegagalan manajemen radiasi dan bahaya laten yang sulit dikendalikan. Dalam siaran persnya, Greenpeace menyebut bahwa “gagap urus radiasi radioaktif” adalah kenyataan yang belum ditangani pemerintah, sementara mereka sudah bermimpi membangun reaktor nuklir.
Dalam publikasi “Enam Alasan Mengapa Energi Nuklir Bukanlah Solusi”, Greenpeace menyajikan poin bahwa pabrik nuklir sangat rentan terhadap kecelakaan, bencana alam, uji coba militer, dan ancaman teroris dan bahwa investasi nuklir tidak akan berdampak signifikan terhadap dekarbonisasi.
Sudah banyak preseden global yang menyadarkan kita: PLTN bukan solusi ajaib. Di Finlandia, reaktor Olkiluoto-3 mengalami pembengkakan biaya dan penundaan berat. Di AS, proyek nuklir besar sempat dibatalkan atau dibiayai ulang berkali-kali. Greenpeace dan IESR menekankan bahwa teknologi generasi baru (seperti MSR / molten salt reactor) pun belum terbukti secara komersial. Dalam laporan Greenpeace “Sesat Pikir dan Kebohongan Publik BATAN”, promosi PLTN di Indonesia dikritik sebagai propaganda demi legitimasi politik, dengan banyak klaim tanpa transparansi risiko dan limbah radioaktif.
Pemerintah mengklaim bahwa nuklir menjadi “opsi alternatif” dalam bauran energi, sejajar dengan energi baru terbarukan, tak lagi sebagai pilihan terakhir. Bahkan Menteri ESDM menyebut bahwa untuk mendukung PLTN, diperlukan penyimpanan baterai 500 MW tambahan agar keandalan listrik tetap stabil.
Tapi ini justru memperlihatkan bahwa sistem listrik Indonesia belum siap menghadapi beban teknis nuklir: baterai dan sistem penyimpanan energi masih menjadi tantangan besar—kebutuhan baterai nasional untuk mendukung energi terbarukan saja ditaksir mencapai 34 GW di tahun 2060.
Inilah kontradiksi mendasar: pemerintah ingin memaksa nuklir sebagai solusi cepat, sementara sistem kelistrikan dan kapasitas teknis negara belum mature. Tambah lagi, Indonesia adalah negara rawan gempa, banjir, dan iklim ekstrem. Greenpeace pernah menyebut bahwa pembangunan PLTN di Indonesia sama saja menyalakan bom waktu karena potensi gempa dan ketidakdisiplinan dalam penanganan limbah radioaktif.
Greenpeace
Berdasarkan analisis aktivis, kita harus menolak PLTN karena:
Risiko radiasi & limbah jangka panjang: Limbah nuklir tetap berbahaya ribuan tahun. Belum ada solusi aman konsisten untuk penyimpanan jangka panjang di Indonesia.
Kecelakaan & dampak bencana: Satu kegagalan sistem pendingin atau gempa dapat menyebabkan bencana nuklir lokal dan lintas batas.
Biaya melejit & investasi tak pasti: Biaya pembangunan reaktor nuklir seringkali jauh melampaui anggaran awal—investasi ini sangat spekulatif dan bisa membebani APBN.
Ketidakoptimalan alternatif: Energi terbarukan (surya, angin, hidro, panas bumi) telah tersedia dan terus tumbuh. Fokus pada pembangkit terbarukan, efisiensi energi, dan jaringan cerdas jauh lebih logis.
Ketidaksiapan kelembagaan & regulasi: Institusi pengawas nuklir, kesiapan teknis, kesiapsiagaan ke bencana, dan kapasitas masyarakat untuk menerima risiko belum mapan.
Perspektif baru yang harus kita dorong ke publik: bahwa transisi energi bukan soal “mengganti fosil dengan nuklir”, melainkan menata ulang sistem energi agar adil, hijau, dan aman. Nuklir bukan jembatan, melainkan alat kompromi berbahaya. Jika masa depan energi kita dibangun berdasarkan ambisi politik alih-alih sains dan keamanan publik, maka generasi mendatang akan menanggung beban radioaktif dan kerusakan jangka panjang.
Jadi, mari kita tolak PLTN bukan atas dasar dogma, melainkan atas landasan nalar, keadilan ekologi, dan kehormatan terhadap kehidupan. Energi terbarukan bukan lagi opsi ia harus menjadi arah tunggal. Nuklir di Indonesia? Kita lawan dengan suara dan fakta.
Redaksi Energi Juang News
