Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melemparkan usul terkait bantuan jaminan hidup (jadup) sementara bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Sayangnya, usulan itu tampak bagai lelucon yang tak selaras dengan kebutuhan para korban.
Gus Ipul mengusulkan pemberian bantuan sosial jadup sebesar Rp 10.000 per orang per hari selama tiga bulan. Menurut sang Menteri, bantuan ini merupakan penyangga awal agar kebutuhan dasar korban tetap terpenuhi di tengah masa pemulihan pascabencana.
Persoalannya, angka Rp10.000 sangat jauh dari standar biaya hidup layak di tahun 2025.
Standar kebutuhan hidup per hari 2025 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), adalah dengan batas minimum pengeluaran per kapita sekitar Rp19.000 – Rp20.000 per hari. Angka itupun sudah tergolong dalam standar hidup miskin.
Dan Gus Ipul sendiri mengakui bahwa indeks bantuan tersebut masih menggunakan standar 2020. Sehingga, angka itu sangat tidak relevan dan layak untuk dijadikan rujukan bantuan bagi korban bencana.
Pertanyaannya:
Ketika Mensos mengetahui kelirunya angka tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup korban bencana, mengapa dia mengusulkannya?
Tampak Mensos melontarkan pernyataan yang ‘ngasal’.
Sebelumnya, dia juga pernah mengeluarkan pernyataan yang mengingatkan agar donasi publik untuk korban bencana Sumatra harus memperoleh izin dari pemerintah. Pernyataan ini menuai kecaman dari berbagai pihak karena memperlihatkan sang Menteri lebih fokus pada birokrasi dibandingkan nasib para korban.
Sebaiknya, Mensos menata kembali landasan pemikirannya sebelum melontarkan pernyataan maupun usulannya. Agar tak tampak melontarkan lelucon berulang didepan rakyat.
Redaksi Energi Juang News
