Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Indonesia kembali mencatatkan namanya di panggung global, namun sayangnya bukan karena prestasi yang membanggakan. Di awal tahun 2026, sebuah kabar mengejutkan datang dari sektor kesehatan: Indonesia menduduki peringkat kedua dunia untuk kasus campak. Fenomena ini seolah melengkapi “koleksi” rapor merah kesehatan kita yang kian mengkhawatirkan.
Jika kesehatan adalah sebuah kompetisi, Indonesia saat ini berada di zona degradasi yang mematikan. Mari kita lihat faktanya:
- TBC: Kita berada di posisi pertama dunia jika dihitung per jumlah penduduk, dan posisi kedua secara absolut.
- Difteri: Konsisten naik-turun di peringkat dua dunia selama 15 tahun terakhir.
- Kusta: Masih tertahan di posisi tiga besar dunia.
- Hepatitis B & Dengue: Juara bertahan, setidaknya di level Asia Tenggara.
Teranyar, lonjakan kasus campak di akhir Februari 2026 membuat dunia menoleh ke arah kita. Ironisnya, isu ini baru meledak ke permukaan bukan karena kepedulian internal, melainkan setelah pemerintah Australia merilis nota resmi karena warga negaranya tertular campak usai berwisata ke Indonesia.
Ironi Pasca-Pandemi
Mengapa ini terjadi? Para ahli menunjuk pada penurunan cakupan imunisasi rutin yang drastis. Selama pandemi, fokus kita tersedot ke Covid-19. Namun, setelah pandemi mereda, penyakit-penyakit “klasik” yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi (PD3I) justru mengganas.
Ada perbedaan kontras yang nyata. Kita sukses besar dalam vaksinasi Covid-19 karena adanya komitmen politik dan mobilisasi massa yang masif. Namun, untuk imunisasi rutin seperti campak, difteri, dan polio, semangat itu seolah menguap dan hanya menjadi tumpukan laporan administratif di atas meja birokrasi.
“Alergi” Status Kejadian Luar Biasa (KLB)
Salah satu hambatan terbesar adalah keengganan pemerintah daerah menetapkan status KLB. Meskipun kasus meningkat dan kematian mulai bertambah, banyak pemimpin daerah yang merasa status KLB adalah “noda hitam” politik.
Padahal, menyembunyikan data tidak menghentikan virus. Tanpa status KLB, anggaran darurat tidak cair, dan BPJS tidak bisa menanggung biaya pengobatan. Akibatnya, daerah harus menanggung beban logistik yang besar sendirian di tengah pemangkasan anggaran pusat. Ini adalah dilema yang mengorbankan keselamatan nyawa demi citra politik.
Tantangan Media Sosial dan Narasi Antivaksin
Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi gempuran narasi antivaksin yang masif dari media sosial. Isu-isu usang seperti kaitan vaksin dengan autis kembali digoreng, seringkali mengacu pada gerakan antivaksin di Amerika Serikat. Tanpa intervensi pemerintah yang kuat di ruang digital, edukasi kesehatan akan selalu kalah cepat dibanding hoaks yang menyebar dalam hitungan detik.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berencana melakukan imunisasi tambahan serentak. Ini adalah langkah pendek yang efektif untuk memutus rantai wabah. Namun, untuk jangka panjang, kuncinya adalah stamina.
Menurunkan peringkat buruk ini bukan tentang memenangkan satu pertempuran, melainkan memenangkan perang panjang melawan ketidakpedulian. Kita butuh transparansi data, penguatan program imunisasi di lapangan (bukan hanya di kertas), dan kesadaran masyarakat bahwa satu suntikan kecil bisa menyelamatkan satu generasi.
Sudah saatnya kita berhenti menjadi “juara dunia” untuk penyakit yang seharusnya sudah punah. Kemanusiaan harus ditempatkan di atas kepentingan politik, karena nyawa tidak bisa menunggu perbaikan administrasi.
Redaksi Energi Juang News
