Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Ironi besar sedang dipertontonkan Indonesia kepada dunia: sebagai produsen sawit terbesar, negeri ini justru masih mengimpor benih sawit dari Afrika dengan dalih meningkatkan produktivitas dan memperkaya sumber daya genetik. Dalam kacamata ajaran berdikari Bung Karno, langkah ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan cermin mental bangsa yang lebih memilih jalan pintas impor ketimbang membenahi akar masalah di rumah sendiri.
Baru-baru ini, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Konsorsium Plasma Nutfah Kelapa Sawit, dan lembaga riset Tanzania Agricultural Research Institute (TARI) mengimpor 82.000 benih sawit dari Tanzania dalam proyek yang dinamai Eksplorasi SGD Tanzania, dengan pengiriman bibit melalui PT Socfindo. Sekitar 82.000 benih dari Tanzania itu sudah diproses sejak April 2025, dan 26.000 di antaranya telah dipindahkan ke main nursery untuk pengamatan di bawah supervisi Badan Karantina Indonesia, setelah dikumpulkan dari 10 wilayah eksplorasi, mulai pesisir rendah Tanga hingga dataran tinggi Tabora di ketinggian 1.142 meter di atas permukaan laut.
Baca juga : Dedi Mulyadi Melawan Sawit: Upaya Selamatkan Jawa Barat!
Narasi resminya manis: memperluas basis genetik, menyiapkan varietas lebih unggul, dan menggenjot produktivitas kebun yang stagnan. Namun di balik itu tersimpan pertanyaan mendasar: mengapa bangsa dengan belasan juta hektar kebun sawit, puluhan lembaga riset, dan industri perbenihan yang sudah lama berkembang masih menggantungkan harapan pada benih impor?
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dengan tajam mengkritik impor ini sebagai jawaban instan atas masalah produktivitas yang sejatinya bersifat struktural. Masalah utama produktivitas sawit di Indonesia bukan sekadar soal “kurangnya benih unggul,” tetapi peredaran bibit ilegal dan lemahnya pengawasan kualitas benih yang dibiarkan berlarut. Pengamatan berbagai pihak bahkan memperkirakan sekitar 40–70% benih sawit yang beredar di masyarakat belum bersertifikat, sebuah angka yang menunjukkan betapa negara lalai mengurus fondasi sektor ini. Akibatnya, produktivitas panen dan rendemen minyak sawit rendah, sementara risiko ekonomi ditanggung petani kecil yang membeli bibit tanpa jaminan mutu.
Impor Benih Sawit: Tambalan Kebijakan Cepat Saji dan Risiko Sosial-Ekologis
Dalam situasi seperti ini, impor benih dari Afrika terlihat lebih sebagai tambalan kebijakan cepat saji: tampak progresif di permukaan, tetapi rapuh di dasar. Alih-alih memperkuat sistem sertifikasi nasional, menertibkan peredaran benih ilegal, dan menggenjot riset varietas lokal yang tahan penyakit seperti Ganoderma, negara justru memilih langkah yang membuka ruang ketergantungan baru pada sumber luar. Bung Karno berulang kali mengingatkan bahwa kedaulatan politik dan ekonomi hanya mungkin jika bangsa ini berdiri di atas kaki sendiri; dalam konteks sawit, itu berarti menguasai sains, teknologi, dan ekosistem perbenihan sendiri, bukan sekadar menjadi konsumen materi genetik global.
Lebih jauh, impor benih sawit ini mengandung risiko sosial dan ekologis yang tidak kecil. Dari sisi sosial, posisi tawar petani kecil semakin lemah ketika benih impor masuk dengan label unggul dan aksesnya cenderung dimonopoli perusahaan besar yang memiliki modal dan jaringan distribusi. Petani yang sudah lama mengembangkan benih lokal yang adaptif terhadap tanah, iklim, dan penyakit setempat terancam tergusur dari ekosistem inovasi, karena pengetahuan lokal dianggap kalah bergengsi dibanding materi genetik dari luar benua. Dari sisi ekologi, benih dari Afrika belum tentu cocok dengan kondisi biofisik Indonesia; produktivitas tinggi di negara asal belum menjamin ketahanan yang sama terhadap hama dan penyakit di Nusantara, sehingga petani menanggung risiko gagal panen atau biaya perawatan yang lebih tinggi.
Berdikari Bung Karno dan Agenda Kedaulatan Benih Sawit
Di titik inilah ajaran berdikari Bung Karno relevan dihadirkan, bukan sebagai slogan romantik masa lalu, tetapi sebagai kompas arah kebijakan. Sawit sebagai komoditas strategis tidak boleh dikelola dengan logika “asal produktivitas naik,” sambil menutup mata terhadap kemandirian benih dan martabat petani. Kedaulatan sawit bukan hanya soal volume ekspor, tetapi juga siapa yang mengendalikan sumber benih, siapa yang menikmati nilai tambah, dan siapa yang menanggung risiko di akar rumput. Jika negara sungguh-sungguh ingin keluar dari ironi sebagai “raja sawit dunia” yang masih mengimpor benih, maka agenda utamanya harus kembali ke pembenahan tata kelola: memperkuat riset dan pemuliaan lokal, menertibkan benih ilegal, memastikan akses petani kecil terhadap benih bersertifikat, dan membangun ekosistem perbenihan yang kokoh di dalam negeri. Hanya dengan cara itu cita-cita berdikari tidak berhenti di bibir pidato, tetapi tumbuh nyata di setiap kecambah sawit yang ditanam di tanah Indonesia.
Redaksi Energi Juang News
