Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengambil terobosan dalam menyelamatkan alam Jabar. Mantan bupati Purwakarta itu resmi menerbitkan larangan penanaman baru kelapa sawit di wilayah Jawa Barat.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani pada 29 Desember 2025. Keputusan ini ditujukan kepada seluruh bupati serta wali kota se Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menegaskan, karakteristik geografis Jawa Barat tidak kompatibel dengan industri sawit yang masif dan boros air. Sehingga, sawit bisa memicu ancaman krisis air dan bencana lingkungan.
Kebijakan ini memang pasti menimbulkan kontroversi. Tetapi, jika ditelaah secara mendalam, larangan ini justru merupakan langkah kebijakan yang bertanggung jawab dan tepat sasaran.
Baca juga : Raja Sawit Dunia, Mental Impor Kolonial
Jawa Barat merupakan provinsi dengan karakteristik geografis yang sempit dan padat penduduk, berbeda dengan wilayah-wilayah utama tanaman sawit di Indonesia seperti Sumatra dan Kalimantan.
Sementara, bukan rahasia bila sawit adalah tanaman ekspansif yang membutuhkan areal lahan yang luas. Analisis dari Forest Watch Indonesia pada 2025 menyebutkan bahwa luas konsesi sawit telah mencapai sekitar 20,9 juta hektar, dengan jutaan hektar konsesi tumpang tindih dan berpotensi menimbulkan alih fungsi lahan hutan.
Fakta itu membuktikan, betapa ekspansifnya tanaman sawit.
Alasan Ekologis dan Geografis Larangan Sawit di Jawa Barat
Selain itu, tanaman sawit memiliki kebutuhan air yang cukup tinggi dan jika dikembangkan secara masif di wilayah yang tidak cocok, bisa memperberat tekanan pada sumber daya air lokal. Beberapa laporan lokal menunjukkan kekhawatiran warga bahwa keberadaan sawit, terutama saat ekspansi di daerah seperti lereng Gunung Ciremai, dapat memperparah kekeringan dan krisis air di musim kemarau.
Padahal, secara ekologis, menjaga cadangan air dan fungsi hidrologis wilayah menjadi kunci untuk mencegah bencana kekeringan. Selain itu, hal tersebut juga penting untuk menjaga ketahanan sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat luas.
Jadi, setiap wilayah memiliki karakteristik unik yang perlu dihormati dalam perencanaan pembangunan. Demikian pun Jawa Barat.
Ruang bagi Komoditas Alternatif dan Model Kebijakan Berkelanjutan
Sebagai provinsi yang padat penduduk dan memiliki tekanan kuat pada ekosistem, pemimpin Jabar harus memprioritaskan pertanian yang mendukung ketahanan lingkungan sekaligus ekonomi masyarakat.
Larangan sawit justru membuka ruang untuk menguatkan komoditas lain yang lebih cocok dengan kondisi wilayah dan memberikan nilai tambah tanpa membebani alam. Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Sehingga, kebijakan Dedi Mulyadi itu merupakan langkah strategis yang didukung oleh data realitas lapangan dan pertimbangan ekologis yang matang.
Langkah ini dapat menjadi model bagi kebijakan daerah lain dalam menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi sekaligus kelestarian lingkungan.
Redaksi Energi Juang News
