Energi Juang News, Belanda- Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda Untuk Keadilan Sejarah menyampaikan pernyataan sikap kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. H. Fadli Zon.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung dalam dialog PPI Belanda bersama Fadli Zon yang berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Jumat, 14 Juni 2025.
Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda Desak Fadli Zon Minta Maaf soal Mei 1998
Dalam pernyataan sikap ini, Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda mendesak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. H. Fadli Zon, untuk secara terbuka menyampaikan permintaan maaf dan mencabut pernyataannya yang tidak berpihak pada para korban dan keluarga korban dalam tragedi kerusuhan Mei 1998.
“Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk penandatanganan terhadap upaya sistematis penulisan ulang sejarah Indonesia secara sepihak dan seragam oleh negara, terkhususnya menanggapi berbagai pernyataan problematik yang disampaikan pak Fadli Zon terkait penyangkalan terjadinya perkosaan massal 13-15 Mei 1998, mengungkapkan rencana penulisan ulang sejarah yang menghilangkan fakta pelanggaran
HAM berat masa lalu serta rencana pencalonan Suharto sebagai pahlawan nasional,” ujar pernyataan sikap itu.
Baca juga : Fadli Zon Dukung Hari Wayang Dunia 2026 di Yogyakarta
Sementara itu, menanggapi rencana pemerintah dalam penulisan sejarah ulang, Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda mendesak dibukanya ruang dialog sejarah yang plural dan adil terhadap korban, termasuk para eksil yang terhalang pulang akibat pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Suharto, maupun kekerasan politik yang terjadi pada masa-masa awal berdirinya Negara Republik Indonesia.
Tuntutan lainnya adalah dengan mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk mengungkapkan kebenaran di balik
berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu maupun yang terjadi sekarang.
Desakan Pengungkapan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat dan Penolakan Politisasi Sejarah
“Desakan ini muncul atas dasar kegagalan negara yang terus berlarut-larut dalam menyelesaikan pengungkapan kebenaran dari 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang hingga kini belum memberikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka,” ujar mereka.
Lewat pernyataan sikap itu, Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda menolak adanya politisasi sejarah, terlebih dengan hanya menuliskan sejarah yang dianggap positif dan
mendukung agenda kekuasaan di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo yang berkorelasi erat dengan kekerasan dan pelanggaran HAM.
Dukungan kepada AKSI dan Penolakan Narasi Sejarah Tunggal di Era Presiden Prabowo
Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda juga menyatakan dukungan penuh kepada Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) atas sikap tegasnya yang menolak upaya pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memberlakukan narasi sejarah tunggal.
“Meskipun pahit dan sulit untuk dihadapi, sejarah tersebut tetap harus diakui sebagai bagian penting yang membentuk perjalanan bangsa, sekaligus menjadi pengingat agar kekerasan kelam masa lalu tidak kembali terulang apalagi diwariskan menjadi warisan buruk dari satu generasi ke generasi berikutnya,”pungkasnya.
Redaksi Energi Juang News
