Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Indonesia bukan negara miskin. Negeri ini dianugerahi kekayaan alam yang melimpah dari minyak, batu bara, emas, hingga nikel yang tersebar di berbagai pulau. Namun, ironi yang menyakitkan adalah: kekayaan itu tidak dinikmati oleh rakyatnya secara merata. Justru, yang menikmati adalah segelintir pejabat dan keluarganya yang terjebak dalam mentalitas korupsi yang mengakar kuat dalam sejarah bangsa ini.
Seringkali, kita terlalu sibuk mencari orang pintar untuk memimpin negeri. Padahal, orang pintar itu mudah ditemukan. Yang sulit adalah mencari orang jujur. Bahkan, dalam struktur birokrasi saat ini, terkadang kejujuran justru menjadi barang langka. Seakan-akan integritas menjadi pilihan yang kalah dibandingkan ambisi, kekuasaan, dan loyalitas kelompok.
Warisan Sejarah yang Belum Sembuh.
Jika kita menilik ke belakang, sejarah korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Dalam tulisan “Mental Korupsi Pejabat Pribumi” yang dipublikasikan oleh Historia, praktik memperkaya diri sendiri sudah terjadi sejak masa penjajahan Belanda. Pejabat pribumi kala itu kerap menggelapkan dana pembangunan, memanipulasi pajak, bahkan mengeruk hasil bumi untuk kepentingan pribadi.
Menariknya, pada masa itu, mentalitas korup ini justru dipandang sebagai bagian dari loyalitas pada keluarga dan kelompok etnis tertentu. Masyarakat Jawa pada abad ke-17 sampai ke-18, misalnya, memprioritaskan solidaritas pada sanak saudara ketimbang tanggung jawab pada masyarakat luas. Mereka membangun kekayaan untuk keluarga terlebih dahulu, bahkan jika harus mengorbankan kepentingan publik.
Baca juga : 20 Nama Lolos Calon Komisioner OJK: Meritokrasi atau Main Relasi?
Sayangnya, mentalitas feodal seperti ini masih terasa hingga kini. Pejabat sering menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri, keluarga, dan kroni, tanpa rasa malu meskipun korupsi mereka merugikan negara triliunan rupiah. Bahkan dalam kasus-kasus besar seperti dugaan kerugian negara di Pertamina yang disebut-sebut mencapai Rp 1 kuadriliun, publik semakin diyakinkan bahwa uang rakyat seakan menjadi milik pribadi para pejabat.
Korupsi dan Kesadaran Spiritual.
Melihat korupsi dari sisi yang lebih dalam, David R. Hawkins dalam teorinya tentang level kesadaran memberikan sudut pandang yang menarik. Dalam buku Power vs Force, Hawkins memetakan level kesadaran manusia dari yang paling rendah seperti rasa malu, bersalah, dan apatis, hingga yang paling tinggi seperti cinta dan pencerahan.
Mentalitas korupsi ada pada level rendah kesadaran: keserakahan dan ketakutan. Pejabat yang korup seringkali digerakkan oleh rasa takut: takut miskin, takut kehilangan jabatan, takut kalah dalam persaingan. Akibatnya, mereka mencari kekuatan eksternal melalui uang, kekuasaan, dan pengaruh. Dalam perspektif ini, korupsi bukan hanya kejahatan moral, melainkan juga cerminan dari rendahnya kesadaran spiritual seorang manusia.
Pejabat yang jujur dan melayani rakyat dengan tulus beroperasi pada level kesadaran yang lebih tinggi, di mana cinta, keberanian, dan integritas menjadi fondasi utamanya. Sayangnya, dalam sistem kita, orang-orang seperti ini justru sering terpinggirkan atau dihancurkan oleh mereka yang beroperasi pada level keserakahan.
Indonesia Negara Kaya, Tapi Bukan Milik Semua Orang.
Realitanya, Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi kekayaan itu seolah-olah hanya menjadi “ATM pribadi” bagi elite penguasa dan jaringan keluarga mereka. Lihatlah bagaimana komoditas penting seperti CPO, minyak, gas, dan tambang dikendalikan oleh segelintir pihak. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin tertindas.
Ini bukan lagi masalah individu. Ini masalah sistem dan mentalitas yang terstruktur. Korupsi di Indonesia bukan hanya praktik yang dilakukan sembunyi-sembunyi, tapi sudah seperti budaya yang diwariskan.
Bukan Sekadar Hukuman, Tapi Butuh Revolusi Kesadaran.
Kita sering berpikir bahwa hukuman berat adalah solusi. Benar, sanksi hukum yang tegas perlu ditegakkan, bahkan hukuman mati untuk koruptor di sektor pangan dan energi bisa dipertimbangkan. Tapi, yang lebih penting dari itu adalah membangun kesadaran kolektif.
Perubahan harus dimulai dari sistem pendidikan, media yang sehat, dan teladan nyata dari para pemimpin. Generasi muda harus dibentuk untuk menghargai kejujuran dan pelayanan publik, bukan sekadar mengejar status sosial dan kekayaan. Kalau tidak, kita akan terus berada dalam lingkaran setan: pejabat korupsi, rakyat kecewa, kemudian memilih pemimpin yang “tampaknya bersih”, tapi sistemnya tetap korup.
Apa yang Harus Kita Lakukan?
Kita harus berhenti memuja kepintaran semata. Kepintaran tanpa kejujuran hanya akan menciptakan kecerdasan yang manipulatif. Kita butuh pemimpin yang mungkin sederhana, tapi integritasnya tidak goyah oleh godaan.
Sebagai rakyat, kita juga harus terus membangun kesadaran: jangan berhenti marah pada korupsi. Jangan terbiasa dengan berita kerugian negara triliunan seolah itu hal biasa. Jangan cuek.
Negara ini milik kita semua, bukan milik segelintir orang yang kebetulan duduk di kursi kekuasaan.
Redaksi Energi Juang News
