Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta- Beberapa hari terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan pernyataan yang mengundang perdebatan hangat: “Apakah semua gaji guru dan dosen harus ditanggung oleh keuangan negara? Ataukah ada partisipasi dari masyarakat?”. Di satu sisi, ini mencerminkan keterbatasan anggaran negara. Tetapi di sisi lain, Indonesia sebenarnya adalah negara kaya dengan sumber daya alam melimpah, tambang, dan potensi ekonomi lokal yang beragam.
Tahun 2025, pemerintah alokasikan 20% belanja negara untuk pendidikan, senilai sekitar Rp724–750 triliun. Anggaran ini diperuntukkan bagi berbagai kebutuhan pendidikan, termasuk gaji, tunjangan guru dan dosen, serta sarpras sekolah.
Namun, sayangnya, kesejahteraan guru honorer masih memprihatinkan. Survei IDEAS menunjukkan bahwa 74% guru honorer menerima gaji di bawah Rp2 juta per bulan, dan sebagian lagi di bawah Rp500 ribu. Perbandingan lain menyebut banyak yang digaji antara Rp300 ribu hingga Rp1 juta per bulan.
Selain iu, Gaji dosen honorer di perguruan tinggi negeri masih sangat minim karena umumnya dihitung berdasarkan jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) yang diajarkan. Berdasarkan PMK No. 49/2023, untuk jenjang S1, dosen honorer hanya mendapatkan sekitar Rp 175.000 hingga Rp 300.000 per SKS. Artinya, jika seorang dosen mengajar 12 SKS, gaji yang diterima hanya berkisar antara Rp 2,1 juta hingga Rp 3,6 juta per semester. Jumlah tersebut belum termasuk beban kerja lain seperti membimbing skripsi atau melakukan riset yang juga menyita waktu dan tenaga.
Bagi dosen berstatus PNS, gaji pokok mereka sesuai PP No. 5 Tahun 2024 berada di kisaran Rp 2,7 juta hingga Rp 6,3 juta per bulan, tergantung golongan dan masa kerja. Namun, tunjangan tambahan seperti tunjangan fungsional dan sertifikasi masih belum tersedia bagi dosen honorer, sehingga kesenjangan kesejahteraan antara dosen PNS dan honorer tetap lebar.
Ada ironi tersendiri: pejabat negara digaji dari APBN yang sama, menikmati anggaran negara, namun guru honorer mereka yang secara harfiah mendidik masa depan bangsa dibiarkan bergaji minim. Tak heran jika ekonom seperti Nailul Huda menilai pernyataan Sri Mulyani “tidak berlandaskan secara moral dan akademik”.
Lalu, kenapa pemerintah seolah kekurangan uang, sementara Indonesia kaya sumber daya? Salah satu penyebab utamanya adalah pola distribusi anggaran dan sistem fiskal yang belum optimal memastikan aliran anggaran tepat sasaran. Meski anggaran pendidikan besar, distribusinya tidak selalu merata atau cukup untuk tenaga honorer, terutama di daerah. Di sisi lain, sebagian anggaran malah tersedot oleh fasilitas mewah untuk sekolah kedinasan kementerian.
Namun menyarankan partisipasi publik dalam membiayai gaji guru tidaklah sederhana. Jika muncul model seperti “donasi publik”, ini berbahaya karena bisa membebani masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat, bukan penyokong sistem. Negara harus tetap memegang tanggung jawab utama, sebagaimana tertuang dalam konstitusi tentang hak pendidikan dan kesejahteraan pendidik.
Selain distribusi, negara juga belum maksimal memanfaatkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Kekayaan alam dan tambang bisa diolah dengan kebijakan fiskal yang lebih progresif seperti pajak sumber daya dan investasi berkelanjutan agar hasilnya benar-benar bisa menutup kebutuhan pendidikan dan infrastruktur.
Yang terpenting, pesan kepada publik: jangan pasrah ketika mendengar pemerintah “kekurangan uang”. Karena sejatinya, Indonesia punya potensi ekonomi besar yang perlu dikelola lebih adil dan efektif. Jika kesejahteraan guru honorer tertinggal, ini adalah cermin bahwa sistem perlu diseimbangkan agar pembangunan tidak timpang.
Mari dorong pemerintah agar menjalankan distribusi keuangan secara transparan, adil, dan fokus pada yang paling membutuhkan tanpa menyerahkan tanggung jawab publik pada masyarakat kecil. Pemerintah harus “menyempurnakan sistem”, bukan hanya mengalihkan beban.
Redaksi Energi Juang News
