Esteria Tamba
(Penulis, aktivis)
Whoosh: Simbol Kemajuan atau Kebocoran Anggaran?
Pemerintah mempromosikan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) sebagai simbol kemajuan. Mereka menjanjikan proyek kereta cepat ini akan mempercepat konektivitas nasional dan menjadi ikon teknologi transportasi Asia Tenggara. Di balik klaim efisiensi dan gemerlap peluncuran, Whoosh kini berubah menjadi simbol kebocoran anggaran dan lemahnya tata kelola negara.
KPK kini menyelidiki dugaan markup biaya proyek Whoosh. Perbandingan biaya per kilometer pun menunjukkan kejanggalan serius. Proyek kereta cepat Indonesia menelan biaya sekitar US$ 52 juta per kilometer, sedangkan proyek serupa di Tiongkok hanya US$ 17–18 juta per kilometer. Dengan demikian, selisih hingga tiga kali lipat ini mengundang pertanyaan: apakah Whoosh memang efisien, atau sekadar ladang rente politik dan korporasi?
Jika kita lihat lebih dalam, persoalan Whoosh tidak hanya soal angka. Lebih jauh lagi, kasus ini juga menyangkut keadilan fiskal dan integritas kebijakan publik. Pemerintah justru mengalihkan anggaran negara dari layanan dasar rakyat ke proyek bergengsi yang belum jelas keuntungannya. Dampaknya, keuangan publik semakin terbebani oleh proyek strategis yang berubah menjadi proyek prestise.
Audit independen menjadi tuntutan publik. Sayangnya, selama ini pemerintah kurang terbuka soal transparansi anggaran proyek. Konsorsium asing ikut terlibat, namun risiko antara pemerintah dan investor sangat timpang. Pemerintah juga tetap membiarkan lonjakan biaya dari Rp 86 triliun ke Rp 113 triliun. Banyak pihak khawatir Whoosh justru berdiri di atas asumsi yang rapuh. Pemerintah kerap memoles biaya proyek agar tampak “wajar”. Akibatnya, rakyat harus menanggung utang dan subsidi tersembunyi.
Baca juga : China Buka Suara soal Proyek Whoosh: Semua Sudah Dihitung dan Dikoordinasikan
Kasus Whoosh menunjukkan gagalnya paradigma pembangunan berbasis megaproject. Padahal, proyek ini seharusnya meningkatkan mobilitas rakyat, tetapi justru menguntungkan segelintir elite ekonomi. Padahal, transportasi massal harus bersifat inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Pemerintah tidak boleh membiarkan normalisasi korupsi, walaupun mereka membungkusnya dengan jargon kemajuan. Pemerintah yang tidak memberi sanksi tegas atas markup, secara tidak langsung menyampaikan pesan kepada publik. Mereka memperbolehkan proyek besar untuk boros asalkan bisa dijadikan pencapaian politik. KPK harus berani menindak kasus ini, sebab penyimpangan administratif yang terjadi sudah menjadi pengkhianatan terhadap amanah publik.
Sebagai warga dan aktivis, kita perlu tuntut audit terbuka dan akuntabilitas politik. Pemerintah wajib mempublikasikan semua laporan biaya, kontrak, dan harga secara transparan. Selain itu, publik berhak memperoleh penjelasan detail tentang alasan selisih biaya yang sangat besar dari proyek ini. Pihak-pihak yang menerima keuntungan dari proyek Whoosh harus diungkap secara terbuka oleh pemerintah.
Penutup
Jika pemerintah terus mengabaikan tuntutan publik, masyarakat akan mengingat Whoosh sebagai proyek kebanggaan palsu. Ia menjadi simbol betapa cepat uang rakyat bisa meluncur tanpa arah dan tanpa keadilan.
Redaksi Energi Juang News
